PEMERINTAH KOTA KEDIRI
Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62, Pemerintah Kota Kediri menggelar kegiatan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) yang berkolaborasi dengan program Corporate Social Responsibility (CSR) Indomaret dan My Baby. Kegiatan berlangsung di Balai Kota Kediri, Kamis (12/11/2026), dan dibuka langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Kediri, Eko Lukmono. ‎ ‎Kegiatan ini diikuti oleh 150 ibu dan bayi yang berasal dari lima kelurahan di wilayah kerja Puskesmas Balowerti, yakni Kelurahan Pocanan, Ngadirejo, Semampir, Dandangan, dan Balowerti. Selain itu, turut terlibat sebanyak 30 kader Posyandu yang mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan. ‎ ‎Dalam sambutannya, Eko Lukmono menyampaikan bahwa kesehatan ibu dan anak merupakan aspek penting dalam membangun generasi penerus yang berkualitas. Menurutnya, perhatian terhadap kesehatan sejak dini menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul.  ‎ ‎"Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu pondasi utama dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas," ungkap Eko Lukmono. ‎ ‎Ia juga menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi salah satu bentuk dukungan dalam memperkuat program kesehatan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas. ‎ ‎Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Kediri, Faiqoh Azizah Mohammad, menyampaikan bahwa Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan yang memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita serta upaya penanganan masalah kesehatan sejak dini. ‎ ‎"Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan yang memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita, serta upaya penanganan masalah kesehatan sejak dini," jelas Faiqoh. ‎ ‎Lebih lanjut, Faiqoh menyampaikan bahwa dukungan program CSR menjadi salah satu bentuk kolaborasi dan kepedulian dunia usaha dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. ‎ ‎"CSR merupakan salah satu bentuk kolaborasi dan kepedulian dunia usaha dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat," tambahnya. ‎ ‎Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama berbagai pihak dalam mendukung keberlangsungan Posyandu di Kota Kediri. ‎ ‎"Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat dalam pelaksanaan Posyandu yang aktif, berkualitas, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," imbuh Faiqoh.  ‎ ‎Dalam pelaksanaannya, kegiatan Posyandu ILP ini menggunakan sistem lima meja, yang meliputi pendaftaran, penimbangan dan pengukuran, pencatatan, penyuluhan, serta pelayanan kesehatan. Sistem tersebut diterapkan untuk memastikan setiap peserta mendapatkan pelayanan secara terstruktur dan menyeluruh. ‎ ‎Sebagai informasi, Kota Kediri saat ini memiliki 307 Posyandu dengan dukungan sebanyak 3.095 kader Posyandu. Jumlah tersebut menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di setiap wilayah. ‎ ‎Melalui kegiatan ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan kader Posyandu dapat terus diperkuat guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta mewujudkan masyarakat Kota Kediri yang sehat, sejahtera dan mapan. 

Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kota Kediri, Rabu (11/11/2026), di Ruang Rapat Joyoboyo. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari hingga Jumat (13/11/2026) tersebut diikuti oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) se-Kota Kediri.   Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat peran dan kapasitas TPK dalam mendukung percepatan penurunan stunting sekaligus meningkatkan kualitas keluarga di Kota Kediri. Sebab, keluarga yang sejahtera, sehat, dan berkualitas merupakan fondasi utama dalam mencetak generasi emas.   Dalam sambutannya, dr Muhammad Fajri Mubasysyir, Kepala DP3AP2KB Kota Kediri menyampaikan bahwa di balik berbagai capaian dan kemajuan pembangunan keluarga di Kota Kediri, terdapat peran penting Tim Pendamping Keluarga sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. TPK memiliki tugas mendampingi berbagai kelompok sasaran, mulai dari calon keluarga, calon pengantin, ibu hamil, ibu pascapersalinan, hingga keluarga yang memiliki balita.   "Dedikasi, ketelitian, dan keikhlasan TPK dalam memberikan edukasi kepada masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan penanganan stunting di Kota Kediri. Pekerjaan TPK bukan sekadar pendataan, melainkan sebuah kerja kemanusiaan. Setiap kunjungan dan pendampingan yang diberikan merupakan upaya bersama untuk memastikan anak-anak di Kota Kediri tumbuh sehat, cerdas, dan menjadi generasi yang membanggakan," ungkap Fajri.    Lebih lanjut, disampaikan bahwa upaya percepatan penurunan stunting tidak boleh berhenti pada pencapaian angka atau target semata. Hal yang lebih penting adalah memastikan seluruh keluarga yang membutuhkan mendapatkan pendampingan, sehingga tidak ada sasaran yang terlewatkan dan tidak ada anak di Kota Kediri yang mengalami stunting.   Untuk mewujudkan hal tersebut, TPK diharapkan terus memastikan setiap ibu hamil mendapatkan edukasi yang memadai, setiap balita terpantau tumbuh kembangnya, serta setiap keluarga berisiko stunting memperoleh intervensi secara cepat dan tepat.   Dalam kesempatan tersebut, TPK juga didorong untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Pasalnya, keberhasilan pendampingan keluarga tidak dapat dilakukan oleh TPK sendiri, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Selain itu, kualitas pendampingan dan akurasi data juga harus terus dijaga karena data yang valid menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan intervensi yang tepat sasaran.   Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pendampingan di lapangan. TPK diharapkan terus memperbarui pengetahuan, meningkatkan kompetensi, serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.   Melalui kegiatan Monev TPK ini, pemerintah berharap dapat terbangun penguatan sinergi antara unsur tenaga kesehatan, kader PKK, dan kader Keluarga Berencana (KB). Integrasi data serta komunikasi yang harmonis antarelemen tersebut menjadi kunci agar seluruh keluarga sasaran memperoleh pendampingan secara optimal.   "Dengan sinergi dan komitmen bersama, Pemerintah Kota Kediri optimistis upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan semakin efektif, sekaligus mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas sebagai fondasi lahirnya generasi emas Kota Kediri," tandasnya. 

Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan evaluasi pengawalan Proyek Strategis Daerah (PSD), salah satunya program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kegiatan ini turut melibatkan Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Pada hari ini, Selasa (10/11) kunjungan dilakukan di tiga lokasi yakni Kelurahan Balowerti, Tempurejo dan Banjarmlati. Secara terpisah, Kepala DPKP Kota Kediri Syamsul Bahri menjelaskan, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta terhindar dari penyimpangan.   “Evaluasi kali ini merupakan kunjungan lapangan kedua setelah sebelumnya dilakukan saat masih 0 persen. Pada tahap ini, progres rehabilitasi telah mencapai sekitar 50 persen dan selanjutnya akan dilakukan pemantauan kembali hingga seluruh pekerjaan selesai 100 persen,” terangnya.   Samsul menambahkan, pada tahun 2026 ini DPKP menargetkan program bantuan sosial RTLH menyasar 200 unit rumah. Hingga saat ini, progres penyelesaian telah terealisasi sebanyak 190 penerima. “Untuk sisanya ada beberapa calon penerima yang tidak dapat melanjutkan program karena kondisi tertentu, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri. Sisa alokasi tersebut kemudian kita geser ke Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sehingga target keseluruhan tetap sebanyak 200 penerima manfaat pada tahun ini,” jelasnya.   Adapun kriteria rumah yang menjadi sasaran bantuan meliputi kondisi atap, lantai, dinding dan kamar mandi yang membutuhkan perbaikan. Selain itu, calon penerima harus memenuhi persyaratan administrasi, di antaranya rumah yang direhabilitasi merupakan milik sendiri, serta memenuhi ketentuan desil 1 sampai 4. Setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan sebesar Rp 35 juta per unit. Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang selanjutnya dibelanjakan secara mandiri oleh penerima. Adapun waktu penyelesaian rehabilitasi setiap rumah ditetapkan maksimal dua bulan. “Untuk memastikan penggunaan bantuan sesuai peruntukannya, kami ada pendamping yang diusulkan dari kelurahan. Tugasnya nanti membantu penerima dalam proses pembelanjaan material sekaligus mendampingi pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi di lapangan,” tuturnya.    Melalui program bantuan sosial RTLH ini, Syamsul berharap masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh hunian yang lebih layak dan nyaman. Selain itu, pengawalan yang melibatkan Kejaksaan dalam kegiatan ini diharapkan mampu memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kualifikasi serta tepat sasaran.   Sementara itu Bernadeta Susan selaku Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri Kota Kediri menjelaskan Kejaksaan turut berperan dalam mengawal pelaksanaan program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Kediri. Program ini merupakan salah satu bagian dari proyek strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota. Melalui keterlibatan Tim PPS, pihaknya berupaya memastikan seluruh tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima bantuan.   “Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian dalam proses pengawalan ini adalah penggunaan dana bantuan sebesar Rp 35 juta. Kita berharap uang tersebut betul-betul digunakan untuk perbaikan rumah tidak layak huni, bukan disalah gunakan untuk kepentingan lain,” ujarnya.   Selain itu, menurut Susan pendampingan dari kelurahan juga menjadi bagian penting dalam memastikan proses pembelian material hingga pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai aturan.   Guna memastikan pelaksanaan program berjalan sebagaimana mestinya, Tim PPS Kejaksaan Negeri Kota Kediri terus melakukan pendampingan secara berkala saat melakukan peninjauan langsung ke lapangan. “Kita melakukan pengecekan terhadap kondisi rumah penerima manfaat, memastikan kesesuaian penerima dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menanyakan secara langsung terkait penerimaan dan penggunaan dana bantuan,” ujarnya.   Setelah kegiatan selesai, pihaknya juga akan melakukan evaluasi guna mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan program RTLH pada tahap berikutnya semakin baik, tepat sasaran, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   Ditemui di kesempatan yang sama, Anwar warga Banjarmlati sebagai salah satu penerima bantuan sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menceritakan sehari-harinya Ia berprofesi sebagai penjahit. Ia mengaku senang dan bersyukur atas bantuan sebesar Rp 35 juta yang diterimanya. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti untuk memperbaiki kondisi rumahnya agar menjadi lebih layak dan nyaman untuk ditempati.   “Bantuan ini saya gunakan untuk memperbaiki bagian atap rumah karena bocor saat musim hujan. Apabila masih ada sisa, rencananya akan saya gunakan untuk memperbaiki kamar mandi yang juga membutuhkan perbaikan,” tuturnya.   Anwar berharap melalui bantuan rehabilitasi RTLH tersebut, kondisi rumahnya dapat menjadi lebih baik, bagus dan layak huni. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Kediri atas perhatian dan bantuan yang diberikan.