PEMERINTAH KOTA KEDIRI
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) terus berupaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Rumah milik Suminto, warga RT 005 RW 004, Kelurahan Bangsal menjadi salah satu sasaran dari bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini. Proses perbaikan dimulai hari Kamis, (23/10) dan diperkirakan membutuhkan waktu satu bulan. Perbaikan rumah Suminto mencakup atap, kamar mandi, dapur, teras, hingga dinding.    Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Samsul Bahri mengatakan data DPKP, jumlah RTLH tahun 2025 sebanyak 1.201 unit. Di tahun 2026 ini, pihaknya menargetkan penyelesaikan perbaikan sebanyak 200 unit RTLH dengan nilai bantuan sebesar Rp35 juta untuk setiap penerima manfaat. Penentuan nilai bantuan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2025 yang didasarkan pada kajian kebutuhan perbaikan rumah, termasuk untuk menyelesaikan kriteria rumah tidak layak huni secara menyeluruh.    Samsul melanjutkan program ini bertujuan untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki tempat tinggal yang layak, sehat dan aman. “Masyarakat yang membutuhkan bantuan rehabilitasi RTLH dapat melakukan pengusulan dengan berkoordinasi bersama lurah setempat. Dokumen yang perlu disiapkan meliputi fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK), surat keterangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 sampai 4, bukti kepemilikan atau penguasaan tanah, foto kondisi awal rumah sebelum rehabilitasi atau kondisi 0 persen, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak,” jelasnya. Selanjutnya, pihak kelurahan bersama Ketua RT/RW dan pendamping melakukan peninjauan lapangan. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Lurah kemudian menyampaikan usulan calon penerima bantuan melalui aplikasi e-RTLH.   Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada saat pengajuan. Selanjutnya dana akan dicairkan langsung ke rekening masing-masing penerima manfaat. “Semoga bantuan RTLH ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjamin hak dasar warga atas tempat tinggal yang layak dan sehat, serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang aman, bersih, dan nyaman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” harapnya.   Dalam pelaksanaan kegiatan ini, DPKP berkolaborasi dengan Gerakan Pramuka Kota Kediri. Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Kediri, Edy Herwiyanto bersama anggota Pramuka lainnya turut berpartisipasi aktif dengan melakukan aksi gotong royong dan bakti sosial di lokasi RTLH. “Perbaikan ini tidak hanya berfokus pada kondisi fisik bangunan, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan penghuni rumah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujarnya.   Menurut Edy, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Gerakan Pramuka perlu terus diperkuat agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keterlibatan Pramuka dalam kegiatan sosial juga menjadi bagian dari upaya membentuk generasi muda yang memiliki karakter kuat, kepedulian sosial, serta tanggung jawab terhadap lingkungan. Pihaknya juga menyatakan kesiapan untuk membantu dan mendukung Pemkot Kediri dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat dan membentuk generasi penerus yang Tangguh. “Melalui kegiatan ini semoga anggota Pramuka dapat belajar secara langsung mengenai arti kepedulian, kebersamaan dan pengabdian kepada sesama,” pungkasnya.   Sementara itu, Ketua RT 005 RW 004 Kelurahan Bangsal menjelaskan bahwa kondisi rumah Suminto sebelumnya cukup memprihatinkan. Sejumlah bagian kayu telah lapuk dan atap rumah mengalami kerusakan. Suminto juga diketahui tinggal seorang diri, dengan bantuan sehari-hari dari keponakan-keponakannya.   “Pak Suminto hidupnya sendiri, yang membantu Pak Suminto ini keponakan-keponakannya Alhamdulillah mendapat bantuan bedah rumah ini,” jelasnya.

Dunia digital kini telah menjadi ruang bermain baru bagi anak-anak untuk belajar, berkreasi, dan bersosialisasi. Menanggapi keterbukaan informasi yang membawa peluang sekaligus risiko siber seperti berita hoax, cyberbullying hingga penipuan online, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah nyata dengan melibatkan berbagai lintas sektor melalui kegiatan Deklarasi dan Edukasi Publik Serentak Pelindungan Anak di Ruang Digital se-Jawa Timur pada Kamis (23/10).   Mengusung tema "Tumbuh Aman di Ruang Digital", acara yang digelar secara virtual ini diikuti 500 peserta lintas sektor, mulai dari siswa, guru, orang tua, Forum Anak, TP PKK, Karang taruna, GOW, Polres Kediri Kota, Kemenag hingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.   Kepala Diskominfo Kota Kediri, Sugeng Wahyu Purbakelana, menegaskan bahwa konsep Tumbuh Aman bukan berarti membatasi atau melarang anak memegang gawai, melainkan membekali mereka dengan kecakapan digital dan perlindungan yang memadai.   "Gawai dan internet sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan anak-anak kita. Namun, ruang bermain digital ini tidak memiliki pagar pembatas otomatis. Tanpa pengawasan dan literasi yang cukup, anak-anak sangat rentan terpapar bahaya siber. Kita tidak ingin kecanggihan teknologi justru membawa petaka bagi kesehatan mental dan karakter mereka," ujar Sugeng.   Dalam arahannya, Sugeng menyoroti pentingnya melatih daya kritis anak melalui etika berinternet (netiquette) dengan prinsip "Jaga Jempolmu" dan "Saring Sebelum Share". Menurutnya, anak-anak perlu dibiasakan berpikir kritis sebelum mengunggah sesuatu serta tidak ragu melapor kepada orang tua atau guru jika menemui hal yang mencurigakan di dunia maya.   Sugeng juga menekankan bahwa pelindungan anak merupakan kolaborasi multi-pihak yang didukung oleh payung hukum nasional, seperti PP Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) dan Perpres Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ruang Digital.   "Pemerintah menyiapkan regulasi dan infrastrukturnya, seperti penyaringan konten negatif, penyediaan Informasi Layak Anak (ILA), dan dukungan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA). Namun, benteng terkuat di rumah adalah orang tua, dan pembimbing di sekolah adalah guru. Mari kita bergandengan tangan agar anak-anak Kota Kediri bisa tumbuh menjadi talenta digital yang unggul, berkarakter, dan terlindungi," pungkas Sugeng.   Kegiatan yang diselenggarakan serentak di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur ini juga diwarnai dengan pembacaan Deklarasi Bersama Pelaksanaan Ekosistem Pelindungan Anak di Ruang Digital yang dipimpin oleh Kepala DP3AP2KB Kota Kediri, dr. Fajri Mubasysyir.   Guna memberikan pemahaman yang komprehensif, edukasi publik ini menghadirkan dua materi edukatif, yakni Menjaga Ruang Digital Ramah Anak oleh Nur Mufid,S.Kom, Pranata Humas Ahli Muda Diskominfo Kota Kediri dan Anak Aman di Ruang Digital : Hadir, Dampingi, Lindungi oleh Psikolog UIN Syekh Wasil Kediri, Dr. Imron Muzakki, M.Psi,.Psikolog yang mengulas sisi kesehatan mental serta pendekatan emosional anak.   Melalui sinergi ini, Pemkot Kediri berharap dapat menciptakan ruang siber yang sehat, aman, dan ramah anak demi mewujudkan Generasi Emas Indonesia.

Lakukan mitigasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kediri menggelar Pertemuan Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Berbasis Masyarakat, Selasa (20/10) di salah satu hotel di Kota Kediri.   Kegiatan ini melibatkan kader kesehatan di Kecamatan Mojoroto bersama petugas surveilans dan pengelola program imunisasi puskesmas dengan total peserta 120 orang. Melalui pertemuan tersebut, para kader dibekali pemahaman yang disampaikan langsung oleh dr. Bagus Dwi Kurniawan, Dokter Puskesmas Campurejo untuk mengenali tanda dan gejala penyakit yang perlu diwaspadai, memahami mekanisme pelaporan, serta meningkatkan koordinasi dengan petugas kesehatan.   Dijelaskan dr. Rini Hidayat, M.Kes., Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, kader kesehatan memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan penyakit karena berada dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, kader dapat menjadi salah satu sumber informasi awal ketika menemukan gejala yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya.   Sementara itu, surveilans epidemiologi berperan dalam mendeteksi dan memantau kemungkinan munculnya kasus penyakit, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dan ditangani secara tepat. Langkah ini penting untuk mencegah penularan lebih luas sekaligus menekan risiko terjadinya KLB.   Sejumlah penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi di antaranya: difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, infeksi human papillomavirus (HPV), campak, dan rubela. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 20 jenis penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.      Di sisi lain, capaian imunisasi di Kota Kediri menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian bersama karena kelengkapan imunisasi berperan penting dalam membentuk kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Pemahaman masyarakat mengenai manfaat imunisasi, termasuk dalam menyikapi informasi yang kurang tepat tentang efek samping atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), menjadi salah satu aspek yang perlu terus diperkuat.   “Melalui pertemuan ini, kami berharap kader kesehatan dapat meneruskan informasi yang diperoleh kepada keluarga dan masyarakat, terutama mengenai manfaat imunisasi, jadwal pemberian imunisasi, serta pentingnya melengkapi imunisasi anak sesuai ketentuan. Selain itu kamu juga berharap kader bisa memberikan motivasi kepada masyarakat agar semakin sadar dan berpartisipasi aktif dalam program imunisasi,” ucapnya.   Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak menunggu hingga banyak orang sakit sebelum meningkatkan kewaspadaan. Apabila menemukan gejala penyakit yang mencurigakan, masyarakat diharapkan segera berkonsultasi dengan petugas kesehatan dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.   “Upaya pencegahan KLB membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari imunisasi yang lengkap, pelaksanaan surveilans yang aktif, hingga keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dengan deteksi dini dan pelaporan yang cepat, dugaan kasus dapat segera ditindaklanjuti sehingga risiko penularan dapat ditekan,” tegasnya.   Melalui penguatan peran kader dan koordinasi lintas unsur kesehatan ini, Dinkes Kota Kediri berharap upaya pencegahan PD3I semakin optimal dan masyarakat Kota Kediri semakin terlindungi. “Prinsip kita adalah waspada, deteksi dini, lapor cepat, dan tindak lanjut tepat. Dengan kerja sama semua pihak, kita berharap risiko KLB dapat dicegah dan masyarakat Kota Kediri semakin terlindungi,” pungkasnya.