PEMERINTAH KOTA KEDIRI
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kota Kediri memberikan insentif berupa penghapusan sanksi administatif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2002 sampai dengan 2026. Program ini berlaku mulai tanggal 15 Oktober sampai 30 November 2026. Kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus meringankan beban masyarakat. Hal ini disampaikan Tetuko Erwin Sukarno, Plt. Kepala BPPKAD Kota Kediri, Senin (19/10) secara terpisah.   “Di kondisi saat ini yang secara ekonomi mungkin sedang tidak baik-baik saja, kita berharap tidak mempengaruhi wajib pajak di Kota Kediri untuk membayar pajaknya. Dengan adanya kebijakan insentif pembebasan denda ini, kita mendorong masyarakat Kota Kediri yang mungkin belum membayar pajaknya ketika jatuh tempo tanggal 31 Agustus kemarin tetap bisa membayar tanpa dikenai denda,” terangnya.    Program ini juga menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Erwin menuturkan, program pemberian insentif pembebasan denda terakhir kali dilakukan tahun 2023. Untuk itu, pihaknya berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak hanya untuk melunasi kewajiban pajak tahun 2026, tetapi juga di tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat yang sebelumnya terkendala kondisi keuangan diharapkan dapat memanfaatkan kebijakan tersebut untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya.   Untuk memanfaatkan program ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran dengan datang langsung ke kelurahan atau melalui berbagai kanal yang telah tersedia, mulai dari perbankan, toko modern, payment point, dsb.    “Dengan digitalisasi yang kita lakukan dalam rangka pembayaran pajak ini memudahkan masyarakat untuk membayar pajak bisa lewat gawai masing-masing atau melalui ATM. Untuk persyaratan, masyarakat cukup menyiapkan Nomor Objek Pajak (NOP) untuk mengecek tagihan yang harus dibayarkan. Setelah tagihan muncul, pembayaran dapat langsung dilakukan tanpa perlu melalui proses pengajuan yang rumit,” jelasnya.   Selain memberikan keringanan berupa penghapusan denda, Pemerintah Kota Kediri juga mengajak masyarakat untuk segera memenuhi kewajiban PBB-P2. Dengan memenuhi kewajibannya, seluruh wajib pajak bisa mengikuti undian berhadiah yang rencananya akan digelar bulan Desember mendatang. Hadiah utama yang disiapkan berupa uang tunai dengan nilai ratusan juta rupiah. Erwin berharap kesempatan ini dapat semakin mendorong partisipasi masyarakat untuk membayar pajak PBB-P2 tepat waktu.    "Pembayaran pajak tahun 2026, baik melalui mekanisme reguler maupun program insentif, mendapatkan kesempatan untuk mengikuti undian berhadiah. Mari segera membayar pajak dan nikmati manfaatnya," pungkasnya.

Sebagai wujud apresiasi sekaligus mewadahi para seniman menampilkan dan mengenalkan karya seni lukisnya, Pemerintah Kota Kediri melalui Kecamatan Pesantren menggelar kegiatan Pameran Lukisan OBOR 7 yang akan berlangsung mulai tanggal 16 – 24 Oktober di Taman Kuliner Pesantren. Pembukaan kegiatan dimeriahkan dengan lomba mewarnai tingkat taman kanak-kanak yang diikuti sekitar 250 siswa dari 15 kelurahan di wilayah Kecamatan Pesantren.    Hadir membuka kegiatan, Judy Kuntjoro, Camat Pesantren menjelaskan kegiatan pameran seni lukis yang digelar komunitas Obor tahun ini memasuki tahun penyelenggaraan ke-7. Kegiatan ini melibatkan 10 seniman yang turut berpartisipasi, dengan lebih dari 25 karya lukis yang dipamerkan. Tidak hanya dari Kabupaten dan Kota Kediri, kegiatan ini juga menggandeng para seniman dari berbagai daerah seperti Surabaya, Tulungagung, Trenggalek, Blitar dan Madiun. “Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kediri memiliki kepedulian untuk mendukung para seniman dengan karya- karya nya sehingga bisa semakin dikenal masyarakat luas,” jelasnya.    Judy melihat antusiasme masyarakat sangat luar biasa dalam kegiatan ini. Hal ini menurutnya dapat menghidupkan ekonomi UMKM yang ada di sekitar. Selain pameran seni lukis, rangkaian kegiatan juga diisi dengan service motor gratis, cek kesehatan gratis oleh petugas puskesmas Pesantren I dan pelayanan perekaman Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Dispendukcapil. “Kehadiran berbagai layanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya para orang tua yang mendampingi anak-anak mengikuti lomba untuk memanfaatkan pelayanan publik yang tersedia. Dengan kolaborasi ini, alhamdulillah kegiatan pameran berlangsung lancar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat,” tuturnya.   Sejumlah lukisan yang dipamerkan juga dijual, dengan informasi ukuran, latar belakang karya dan harga yang tercantum pada setiap lukisan. “Harga lukisan bervariasi, mulai dari yang terjangkau hingga lebih dari Rp5 juta. Tidak hanya seniman profesional, hasil karya anak-anak juga turut dipajang sebagai bentuk pengenalan seni sejak dini,” imbuhnya.   Pelibatan anak-anak dalam kegiatan ini bukan tanpa alasan. Judy menambahkan, pihaknya ingin menumbuhkan minat dan jiwa seni sejak usia dini. Dalam perlombaan mewarnai, akan dipilih 6 peserta yang akan keluar sebagai pemenang. Untuk juara pertama hingga ketiga, pemenang akan mendapatkan trofi dan paket perlengkapan sekolah, sedangkan juara harapan pertama hingga ketiga mendapatkan piagam penghargaan beserta hadiah tambahan.   Melalui penyelenggaraan pameran Obor ke-7, Judy berharap masyarakat Kota Kediri semakin tertarik untuk mengenal dan mengapresiasi seni lukis. Selain itu, pihaknya berharap kegiatan ini mampu menjadi agenda berkelanjutan yang tidak hanya mendukung perkembangan seni lukis, tetapi juga mendorong kreativitas generasi muda dan menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.

Sebagai upaya menyegarkan kembali pengetahuan dan meningkatkan kapasitas kader dalam mengenali serta menangani permasalahan kesehatan jiwa di masyarakat, khususnya pada kelompok berisiko, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Kesehatan Jiwa pada kelompok berisiko, Kamis, (15/10). Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Kediri ini melibatkan sekitar 46 kader kesehatan jiwa serta pemegang program kesehatan jiwa dari puskesmas di Kota Kediri.    Memberikan keterangan secara terpisah, Plt Kepala Dinas Kesehatan dr Rini Hidayat mengatakan kegiatan ini tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa sedunia yang jatuh pada 10 Oktober, namun juga menjadi upaya untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa, terutama bagi kelompok berisiko yang membutuhkan perhatian seperti lanjut usia, remaja, ibu hamil, penyintas kekerasan atau bencana, individu dengan penyakit kronis atau disabilitas, kelompok dengan masalah ekonomi dan sosial, dsb.   Di samping itu, dr Rini juga menyampaikan apresiasi kepada para tenaga kesehatan dan kader kesehatan jiwa yang dinilai memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat. Menurutnya peran para kader sangat penting dalam memberikan dukungan awal, edukasi, serta menjadi penghubung bagi orang yang terindikasi gangguan kesehatan jiwa untuk mendapatkan layanan kesehatan yang tepat.   "Kader kesehatan jiwa memiliki peran strategis sebagai mata, telinga, sekaligus tangan dalam upaya menjaga kesehatan jiwa masyarakat. Sebagai mata dan telinga, kader diharapkan mampu melakukan deteksi dini atau mengenali tanda-tanda awal gangguan kesehatan jiwa di lingkungan sekitar, mendengarkan keluhan serta membantu mereka yang terindikasi gangguan jiwa agar dapat memperoleh penanganan yang tepat," ujarnya.    Selain melakukan deteksi dini, dr Rini menuturkan ada beberapa upaya penting yang bisa dilakukan bersama. Antara lain melakukan pendampingan dan edukasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memastikan proses rujukan berjalan cepat agar masyarakat yang membutuhkan bisa segera mendapatkan penanganan. Dirinya menambahkan penanganan gangguan kesehatan jiwa dilakukan secara berjenjang dan gratis. Mulai dari puskesmas hingga rujukan ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Lawang. "Setelah pasien menyelesaikan perawatan dan kembali ke lingkungan tempat tinggalnya, puskesmas akan melanjutkan pemantauan serta pengobatan sesuai kebutuhan. Dalam proses tersebut, kader dapat berperan mendampingi pasien, termasuk membantu memastikan kepatuhan dalam mengonsumsi obat," jelasnya.   Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar satu dari empat orang berpotensi mengalami gangguan kesehatan jiwa. Hal ini menjadi pengingat bahwa persoalan kesehatan jiwa dekat dengan kehidupan sehari-hari dan dapat dialami oleh siapa saja. Untuk itu, dr Rini mengajak untuk menjadikan kesehatan jiwa sebagai gerakan bersama. Dengan menghapus stigma, membuka ruang dialog dan memastikan setiap orang memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan persoalan, memperoleh dukungan, serta mengakses layanan kesehatan jiwa yang memadai.    Bimtek tersebut mendatangkan narasumber yakni Kristika Sadtyaruni yang merupakan Psikolog dari RSUD Gambiran dan Alfunnafi' Fahrul Rizzal dari Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia (IPKJI). "Kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengalaman bagi para kader. Melalui diskusi bersama narasumber, peserta dapat menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan, bertukar pengetahuan, serta mencari solusi atas persoalan yang muncul saat mendampingi masyarakat.   Melalui pertemuan ini, dr Rini berharap dapat meningkatkan kapasitas para kader kesehatan jiwa agar mereka semakin siap menjalankan perannya dalam melakukan deteksi dini, pendampingan, edukasi dan rujukan. “Dengan kerjasama dan kepedulian seluruh pihak, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih peduli terhadap kesehatan jiwa, sehingga masyarakat bisa memperoleh dukungan dan penanganan sesuai kebutuhan,” pungkasnya.