PEMERINTAH KOTA KEDIRI
Dinas Komunikasi dan Informatika

Sebagai upaya menjaga stabilitas harga komoditas agar tetap terkendali, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri secara rutin melaksanakan pemantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan disampaikan dalam Press Release Berita Resmi Statistik (BRS) yang digelar oleh BPS Kota Kediri secara daring pada Senin (2/11). Disampaikan oleh Emil Wahyudiono, Kepala BPS Kota Kediri, pada Bulan Oktober terjadi inflasi bulanan atau month-to-month (m-to-m) sebesar 0,01% atau terendah se-Jawa Timur. Angka tersebut juga diketahui berada di bawah inflasi nasional yakni 0,22%.   Selanjutnya untuk komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi bulan Oktober 2026 di Kota Kediri antara lain: cabai merah dengan andil inflasi 0,07%; cabai rawit 0,03%; tomat, angkutan udara, sawi hijau sebesar 0,02%; sepeda motor, bawang merah, daging sapi sebesar 0,01%.   Di sisi lain, sejumlah komoditas turut menahan laju inflasi atau mengalami deflasi yaitu: daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar -0,11%; telur ayam ras dan semangka -0,02%; emas perhiasan, beras, bayam, bawang putih, melon sebesar -0,01%.   Selain memaparkan kondisi inflasi Bulan Oktober, di kesempatan tersebut, Emil juga menyampaikan beberapa hal yang perlu diwaspadai terjadi pada bulan berikutnya karena berpotensi mempengaruhi kenaikan harga berbagai komoditas. Diantaranya: ketersediaan stok dan distribusi komoditas beras, daging ayam dan telur ayam ras, serta komoditas pangan lainnya akibat permintaan konsumen.   "Kami mengimbau agar TPID perlu memperhatikan ketersediaan stok dan distribusi terutama komoditas bahan pangan. Karena berdasarkan keterangan BMKG, El Nino sangat kuat dan diprediksi berlangsung hingga awal 2027, hal itu berpotensi mengakibatkan tertundanya awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia," ucapnya.    Selain itu, pada akhir tahun biasanya terjadi peningkatan mobilisasi masyarakat. Hal itu akan berdampak pada tarif angkutan kereta api, angkutan udara, dan angkutan antarkota.    Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sekaligus Sekretaris TPID Kota Kediri, Noviana Rachmawati, Selasa (03/11). Memaparkan empat upaya konkret yang telah dilaksanakan sepanjang bulan Oktober 2026, diantaranya : 1. Pemantauan Harga Harian: Memantau harga kebutuhan pokok setiap hari sebagai langkah mitigasi dini, sehingga intervensi dapat segera dilakukan jika ada komoditas yang harganya melonjak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Penjualan (HAP). 2. Penguatan Data Neraca Pangan: Menggelar rapat koordinasi teknis untuk memperbaiki validitas data neraca pangan. Data yang komprehensif ini menjadi acuan utama dalam pengambilan kebijakan demi memastikan ketersediaan pasokan. 3. Optimalisasi Portal Siaga inflasi Aman Terkendali ( SIASAT ): Melakukan pembaruan data harga komoditas secara berkala pada website pengendalian inflasi resmi (https://siasat.kedirikota.go.id) untuk menyediakan informasi terkini kepada masyarakat mengenai perkembangan harga komoditas dan program pengendalian yang sedang berjalan. 4. Menjaga ekspektasi masyarakat melalui komunikasi public yang efektif dengan mengkampanyekan Stop Panic Buying dan ajakan untuk belanja bijak sesuai kebutuhan melalui media sosial. Melalui sinergi dan berbagai langkah strategis ini, TPID Kota Kediri berharap masyarakat dapat terus aktif memantau perkembangan harga sekaligus bersama-sama menjaga stabilitas harga komoditas agar tidak terjadi gejolak sehingga inflasi daerah dapat terkendali dengan baik.

Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terus memperkuat upaya optimalisasi bonus demografi melalui implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Salah satunya dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) sebagai tindak lanjut monitoring dan evaluasi (monev) dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), Selasa (3/11/2026) di Aula Kelurahan Ketami.   Kepala DP3AP2KB Kota Kediri, dr. Muhammad Fajri Mubasysyir, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari monev terhadap daerah yang memiliki dokumen PJPK berkualitas. Pada tahun 2025, Kota Kediri menjadi salah satu dari lima kota di Jawa Timur yang dokumen PJPK-nya dinilai berkualitas. Sementara di tingkat nasional, terdapat 15 kota yang memperoleh penilaian tersebut.   “Dari 15 kota tersebut, Kemendukbangga melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk melihat sejauh mana implementasi PJPK berjalan. Khusus di Jawa Timur, ada tiga daerah yang menjadi sasaran, yakni Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kota Kediri. Monev ini ingin melihat bagaimana implementasi PJPK dapat diterapkan hingga ke tingkat paling bawah, yaitu kelurahan,” jelasnya.   Ia menambahkan, Kampung KB menjadi salah satu wadah strategis dalam mengimplementasikan PJPK di tingkat kelurahan. Kampung Keluarga Berkualitas merupakan program Kemendukbangga yang mengintegrasikan berbagai kegiatan dan potensi masyarakat untuk mendorong pemberdayaan serta pembangunan keluarga.   Dalam kegiatan ini, Kampung KB Kelurahan Ketami ditunjuk sebagai pilot project implementasi PJPK di Kota Kediri. Pemilihan tersebut juga mempertimbangkan capaian Kampung KB Ketami yang berhasil meraih juara II Kampung KB tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Pertemuan tersebut diikuti oleh Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berkualitas Kelurahan Ketami serta seluruh ketua Pokja Kampung KB di Kota Kediri.   Hadir sebagai narasumber, Tim Kerja Pengendalian Penduduk Kemendukbangga Provinsi Jawa Timur yang menyampaikan materi mengenai strategi menggerakkan Kampung KB dalam memanfaatkan bonus demografi melalui implementasi PJPK di tingkat kelurahan.   Lebih lanjut, Fajri memaparkan sejumlah strategi Pemerintah Kota Kediri dalam mempersiapkan generasi produktif agar bonus demografi dapat memberikan manfaat optimal. Pertama, memaksimalkan peran kelompok usia produktif, yakni penduduk berusia 15–64 tahun, agar memiliki produktivitas dan kualitas yang semakin baik.   Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah peningkatan pekerja formal. Dalam hal ini, pihak kelurahan melalui Kampung KB diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya kelompok usia produktif yang bekerja di sektor informal, mengenai pentingnya legalitas dan administrasi pekerjaan, termasuk kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan demikian, masyarakat diharapkan semakin terdorong untuk berpartisipasi dalam sektor formal dan tercatat dalam indikator ketenagakerjaan.   Kedua, penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui penguatan peran kader di setiap kelurahan. Para kader didorong untuk terjun langsung melakukan pendampingan keluarga melalui kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR). Langkah ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi serta mendampingi keluarga yang memiliki anak tidak sekolah agar memperoleh perhatian dan dukungan yang dibutuhkan.   Selanjutnya, pihaknya juga turut menggerakkan Pokja Kampung KB ikut terlibat dalam program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di tingkat SD dan SMP untuk menyampaikan isu isu kependudukan di dalam pembelajaran.   “Harapan kami, melalui monev hari ini dapat terbangun sinergisitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan kegiatan nyata, baik berupa sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat. Terutama bagi anak-anak usia remaja, agar mereka memiliki kesiapan dan kualitas untuk menjadi generasi produktif di masa mendatang,” pungkasnya.

Guna mewujudkan pengelolaan data yang lebih terpadu dan berkualitas, Pemerintah Kota Kediri terus mendorong penguatan implementasi Satu Data Indonesia melalui Rencana Aksi Tahun 2026 – 2029. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, terukur dan berbasis data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disampaikan Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri, Endang Kartika Sari, Selasa (3/11) dalam kegiatan Forum Satu Data Kota Kediri yang dilaksanakan di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri.    “Penguatan implementasi Satu Data Indonesia sangat penting sebagai fondasi dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah,” terangnya.    Endang menekankan, seluruh organisasi perangkat daerah yang bertindak sebagai produsen data harus menyajikan data yang akurat, valid dan melakukan pemutakhiran setiap kali terjadi perubahan kondisi di lapangan. “Data yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting. Persoalan tersebut tentunya tidak dapat ditangani oleh satu OPD saja, namun membutuhkan kolaborasi dan pemanfaatan data secara bersama- sama,” ujarnya.    Lebih lanjut Endang mengatakan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat. Untuk itu, pembaruan data harus terus dilakukan agar sesuai dengan kondisi di lapangan.    “Saya berharap setiap OPD memperhatikan kualitas data yang disajikan, pastikan data diperbarui secara berkala, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Yang tidak kalah penting, kita harus mulai membiasakan diri menggunakan data sebagai dasar dalam penyusunan program, menentukan skala prioritas dan mengevaluasi hasil pembangunan baik secara fisik maupun non fisik,” tambahnya.    Menurutnya, keberhasilan implementasi Satu Data Indonesia tidak hanya diukur dari banyaknya data yang dikumpulkan, tetapi seberapa besar manfaat data tersebut dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Melalui forum ini, Endang mengajak seluruh OPD semakin memperkuat komitmen, meningkatkan koordinasi, serta menjaga kualitas data. “Mari kita bangun komitmen bersama, memperkuat koordinasi, tingkatkan kualitas data dan pastikan setiap informasi yang kita miliki dapat mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Semoga melalui kegiatan ini kita bisa terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sekaligus mendukung terwujudnya Kota Kediri yang semakin mapan,” pungkasnya.   Sementara itu, di kesempatan yang sama, Emil Wahyudiono Kepala BPS Kota Kediri selaku pembina data menyatakan komitmennya dalam mendukung penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Satu Data Indonesia Tahun 2026–2029. “Kami sangat mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Satu Data Indonesia. Tentu ke depannya kita harus terus berkolaborasi, apa yang menjadi hambatan harus diselesaikan melalui komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan,” terangnya.   Menurut Emil, Kota Kediri telah memiliki kekayaan data yang cukup beragam. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, dsb yang dapat diakses melalui portal Satu Data Kota Kediri. Ke depan, potensi tersebut perlu terus dioptimalkan agar data yang telah dikumpulkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara luas oleh berbagai pihak yang membutuhkan. “Tentu ini menjadi apresiasi untuk Bapak/Ibu semuanya yang telah bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut. Ke depan ini bisa kita dorong terus agar potensi investasi di Kota Kediri bisa dengan mudah terbaca oleh pihak manapun,” jelasnya.    Melalui penguatan Satu Data Indonesia, Emil berharap kebijakan pemerintah daerah ke depan semakin mengedepankan pendekatan berbasis bukti sehingga setiap program pembangunan dapat direncanakan dan dievaluasi berdasarkan data yang valid, sehingga pelaksanaannya lebih terarah dan tepat sasaran.