PEMERINTAH KOTA KEDIRI
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengikuti Interview Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (PEMDI) Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Senin (21/9). Evaluasi tersebut dilakukan oleh asesor KemenPAN-RB untuk melihat implementasi pemerintahan digital di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.   Sugeng Wahyu Purba Kelana, Kepala Diskominfo Kota Kediri, menjelaskan bahwa dalam evaluasi tersebut terdapat perbedaan antara hasil evaluasi pusat dengan penilaian mandiri yang dilakukan oleh internal. Berdasarkan evaluasi yang disampaikan asesor, indeks PEMDI Kota Kediri berada pada angka 1,2 dari skala 5. Sementara berdasarkan penilaian mandiri, Kota Kediri memperoleh skor 2,246.   “Memang ada jarak antara penilaian mandiri dengan hasil evaluasi sementara dari pusat. Setelah kami evaluasi, salah satu penyebabnya karena evidence atau bukti dukung dari beberapa aspek belum seluruhnya diunggah, meskipun secara substansi sudah tersedia,” jelas Sugeng.   Ia mengatakan, bukti dukung tersebut mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan digital, mulai dari kebijakan, infrastruktur, sumber daya manusia, aplikasi, keamanan data, interoperabilitas, transparansi, hingga dampak pemanfaatan teknologi digital.   Menurutnya, evaluasi PEMDI tidak hanya melihat keberadaan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.   “Pemanfaatan teknologi saat ini sudah dilakukan untuk peningkatan pelayanan, pengolahan data, maupun interaksi dengan masyarakat. Dalam evaluasi tadi masih dibahas terkait batas kecukupan evidence yang harus diunggah pemerintah daerah,” ujarnya.   Untuk memenuhi kelengkapan bukti dukung tersebut, Diskominfo Kota Kediri telah melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu. Koordinasi dilakukan untuk memastikan berbagai implementasi pemerintahan digital yang telah berjalan dapat terdokumentasikan dan disampaikan sebagai evidence dalam proses evaluasi.   “Kami sudah melakukan koordinasi dengan OPD pengampu untuk bisa mencukupi atau menambah evidence. Harapannya, data pendukung yang disampaikan dapat memperkuat hasil evaluasi dan menambah nilai,” imbuhnya.   Dirinya menambahkan, Pemerintah Kota Kediri menargetkan indeks PEMDI tahun 2026 dapat mencapai 2,246, sesuai dengan hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan atau di atas target RPJMD, yakni sebesar 1,7 yang juga merupakan target nasional KemenPAN-RB.   Untuk mencapai target tersebut, salah satu strategi yang dilakukan adalah memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus melakukan dokumentasi terhadap berbagai penerapan teknologi digital yang selama ini telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.   “Pemanfaatan teknologi yang sudah berlaku akan kami dokumentasikan dan dijadikan evidence. Komitmen Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan pelayanan digital sudah dilakukan disemua lini, mulai dari level atas sampai bawah. Hanya saja, secara administratif kelengkapannya masih perlu diperkuat,” terangnya.   Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Kediri terus berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Penguatan tersebut dilakukan tidak hanya dari sisi aplikasi dan infrastruktur, tetapi juga kebijakan, keamanan data, interoperabilitas, transparansi, serta dampak layanan digital bagi masyarakat.   “Kami berharap nilai PEMDI Kota Kediri bisa minimal sesuai dengan target yang kami tetapkan. Dari sisi infrastruktur sudah memenuhi dan layanan kami juga sudah berbasis digital. Selanjutnya yang perlu kami perkuat adalah kelengkapan evidence dan dokumentasinya,” pungkasnya.

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh kontingen Kota Kediri dalam ajang Kejuaraan Paralimpik Provinsi (Keparprov) Jawa Timur 2026. Dalam ajang yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Sabtu (19/9), Kota Kediri berhasil keluar sebagai Juara Umum I Keparprov Jatim 2026 dengan perolehan 9 emas, 2 perak, dan 3 perunggu.    Atas capaian prestasi tersebut, Un Achmad Nurdin Kepala Disbudparpora Kota Kediri menyampaikan rasa syukur dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh atlet yang telah bertanding dan menunjukkan performa terbaik selama berkompetisi.    “Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur karena dalam Keparprov Tahun 2026 ini Kota Kediri berhasil meraih juara umum. Ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Di mana pada Tahun 2024, Kota Kediri berada di peringkat ke-4, kemudian pada Tahun 2025 naik ke peringkat ke3,” terangnya melalui sambungan telepon, Senin (21/9).   Menurutnya keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras para atlet, pelatih atau tim kontingen Kota Kediri. Selain itu, Kota Kediri juga memiliki atlet senior paralimpiade. Keberadaan atlet senior tersebut dapat menjadi inspirasi bagi para atlet yang lebih muda sekaligus memberikan dorongan dan motivasi kepada mereka untuk terus meningkatkan prestasi.   Dalam hal pembinaan, Un Achmad menjelaskan Disbudparpora telah memberikan sejumlah dana hibah kepada National Paralympic Committee (NPC) Kota Kediri untuk mendukung kebutuhan pembinaan, pelatihan, peningkatan keterampilan dan kualitas para atlet. “Dengan dukungan anggaran tersebut, kita berharap dapat meningkatkan keterampilan dan kualitas atlet-atlet NPC kita,” jelasnya.   Pada Keparprov Jawa Timur Tahun 2026, Un Achmad mengatakan Kota Kediri mengirimkan sebanyak 10 atlet yang bertanding di cabang olahraga atletik dengan berbagai nomor pertandingan, di antaranya lari 100 meter, 200 meter, 400 meter, serta lempar lembing dan lempar peluru. Meski jumlah atlet yang diberangkatkan relatif terbatas, namun kontingen Kota Kediri mampu menunjukkan hasil maksimal hingga meraih Juara Umum I. “Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada semua atlet dan pelatih yang telah berjuang dalam Keparprov tahun ini, mudah- mudahan ke depan prestasinya bisa lebih baik lagi,” tuturnya.    Ia juga mengajak masyarakat Kota Kediri untuk terus memberikan dukungan kepada para atlet paralimpik. Menurutnya, prestasi yang diraih bukan hanya menjadi kebanggaan bagi para atlet, namun juga turut membawa nama harum Kota Kediri.   Sebagai informasi, Kejuaraan Paralimpiade Provinsi (Keparprov) Jatim Tahun 2026 mempertandingkan para atletik dan bola voli duduk yang diikuti oleh atlet dan ofisial dari 35 kabupaten/kota di Jawa Timur. Dalam ajang ini, Komite Paralimpiade Indonesia Provinsi Jawa Timur (NPCI Jawa Timur) menerapkan pembagian kelompok usia pada cabang olahraga para atletik. Peserta dibagi dalam dua kelompok usia, yakni 10–19 tahun dan 20–35 tahun. Kebijakan ini baru pertama kali diterapkan sebagai upaya untuk memperkuat regenerasi dan pembinaan atlet disabilitas secara berjenjang. Sementara itu, berbeda dengan para atletik, pada bola voli duduk NPCI Jawa Timur tidak menerapkan pembatasan kelompok usia. Kebijakan tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing cabang olahraga

Tim Kota Kediri melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi pembangunan fisik Gerai, Pergudangan, serta kelengkapan sarana dan prasarana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Ngronggo dan Kelurahan Tosaren, Jumat (18/9/2026).   Kegiatan verifikasi dan validasi tersebut juga melibatkan Tim Korwil 1 Jawa Timur Kementerian Koperasi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi pembangunan fisik Gerai, Pergudangan, serta kelengkapan sarana dan prasarana Koperasi Merah Putih sesuai dengan ketentuan dan dokumen perencanaan.   Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri, M. Ferry Djatmiko, mengatakan pelaksanaan verifikasi dan validasi mengacu pada Pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Panduan Teknis Verifikasi dan Validasi Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Perlengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.   Ferry menjelaskan, dalam proses verifikasi dan validasi, Tim Kota Kediri melakukan pemeriksaan terhadap dokumen administratif pembangunan serta pemeriksaan langsung di lapangan. Tim juga memastikan kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.   “Sesuai dengan pedoman Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2026, tim melakukan pemeriksaan dokumen administratif pembangunan, kemudian melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kondisi fisik bangunan dan sarana prasarana,” ujar Ferry.   Selain melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik, tim juga memastikan kesesuaian hasil pembangunan dengan dokumen perencanaan. Pemeriksaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan rekomendasi kelayakan bangunan maupun catatan perbaikan yang perlu ditindaklanjuti.   “Jadi, yang kita verifikasi bukan hanya kondisi fisiknya, tetapi juga kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan. Hasil pemeriksaan ini kemudian menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi,” jelasnya.   Dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan di Koperasi Merah Putih Kelurahan Ngronggo dan Tosaren, dinyatakan layak dengan catatan perbaikan.   Ferry mengatakan, status layak dengan catatan perbaikan menunjukkan bahwa secara umum Koperasi Merah Putih telah memenuhi aspek kelayakan berdasarkan hasil pemeriksaan. Namun, masih terdapat beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti untuk penyempurnaan.   “Dari hasil verifikasi, gerai dinyatakan layak dengan catatan perbaikan. Artinya, secara umum sudah layak, tetapi masih ada beberapa hal yang menjadi catatan dan perlu segera ditindaklanjuti,” ungkap Ferry.   Menurutnya, catatan perbaikan tersebut perlu diperhatikan agar Koperasi Merah Putih dapat memenuhi ketentuan secara lebih optimal dan siap digunakan untuk mendukung kegiatan operasional koperasi.   Selanjutnya, hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi. Tim juga memberikan rekomendasi terkait kelayakan maupun perbaikan bangunan, melakukan proses penandatanganan berita acara, serta menyusun dan melaporkan hasil verifikasi melalui SIMKOPDES.   Ferry menambahkan, proses verifikasi dan validasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan fisik Koperasi Merah Putih tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.   “Harapannya, catatan perbaikan yang ada bisa segera ditindaklanjuti. Sehingga gerai dan sarana prasarana Koperasi Merah Putih benar-benar siap untuk mendukung kegiatan koperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tutur Ferry.   Melalui kegiatan tersebut, Tim Pemkot Kediri bersama Tim Korwil 1 Jawa Timur Kementerian Koperasi terus memastikan proses pembangunan dan kesiapan Koperasi Merah Putih di Kota Kediri berjalan sesuai dengan pe doman yang telah ditetapkan.