PEMERINTAH KOTA KEDIRI
Dinas Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan evaluasi pengawalan Proyek Strategis Daerah (PSD), salah satunya program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kegiatan ini turut melibatkan Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Pada hari ini, Selasa (10/11) kunjungan dilakukan di tiga lokasi yakni Kelurahan Balowerti, Tempurejo dan Banjarmlati. Secara terpisah, Kepala DPKP Kota Kediri Syamsul Bahri menjelaskan, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta terhindar dari penyimpangan.   “Evaluasi kali ini merupakan kunjungan lapangan kedua setelah sebelumnya dilakukan saat masih 0 persen. Pada tahap ini, progres rehabilitasi telah mencapai sekitar 50 persen dan selanjutnya akan dilakukan pemantauan kembali hingga seluruh pekerjaan selesai 100 persen,” terangnya.   Samsul menambahkan, pada tahun 2026 ini DPKP menargetkan program bantuan sosial RTLH menyasar 200 unit rumah. Hingga saat ini, progres penyelesaian telah terealisasi sebanyak 190 penerima. “Untuk sisanya ada beberapa calon penerima yang tidak dapat melanjutkan program karena kondisi tertentu, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri. Sisa alokasi tersebut kemudian kita geser ke Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sehingga target keseluruhan tetap sebanyak 200 penerima manfaat pada tahun ini,” jelasnya.   Adapun kriteria rumah yang menjadi sasaran bantuan meliputi kondisi atap, lantai, dinding dan kamar mandi yang membutuhkan perbaikan. Selain itu, calon penerima harus memenuhi persyaratan administrasi, di antaranya rumah yang direhabilitasi merupakan milik sendiri, serta memenuhi ketentuan desil 1 sampai 4. Setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan sebesar Rp 35 juta per unit. Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang selanjutnya dibelanjakan secara mandiri oleh penerima. Adapun waktu penyelesaian rehabilitasi setiap rumah ditetapkan maksimal dua bulan. “Untuk memastikan penggunaan bantuan sesuai peruntukannya, kami ada pendamping yang diusulkan dari kelurahan. Tugasnya nanti membantu penerima dalam proses pembelanjaan material sekaligus mendampingi pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi di lapangan,” tuturnya.    Melalui program bantuan sosial RTLH ini, Syamsul berharap masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh hunian yang lebih layak dan nyaman. Selain itu, pengawalan yang melibatkan Kejaksaan dalam kegiatan ini diharapkan mampu memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kualifikasi serta tepat sasaran.   Sementara itu Bernadeta Susan selaku Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri Kota Kediri menjelaskan Kejaksaan turut berperan dalam mengawal pelaksanaan program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Kediri. Program ini merupakan salah satu bagian dari proyek strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota. Melalui keterlibatan Tim PPS, pihaknya berupaya memastikan seluruh tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan aturan dan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima bantuan.   “Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian dalam proses pengawalan ini adalah penggunaan dana bantuan sebesar Rp 35 juta. Kita berharap uang tersebut betul-betul digunakan untuk perbaikan rumah tidak layak huni, bukan disalah gunakan untuk kepentingan lain,” ujarnya.   Selain itu, menurut Susan pendampingan dari kelurahan juga menjadi bagian penting dalam memastikan proses pembelian material hingga pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai aturan.   Guna memastikan pelaksanaan program berjalan sebagaimana mestinya, Tim PPS Kejaksaan Negeri Kota Kediri terus melakukan pendampingan secara berkala saat melakukan peninjauan langsung ke lapangan. “Kita melakukan pengecekan terhadap kondisi rumah penerima manfaat, memastikan kesesuaian penerima dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menanyakan secara langsung terkait penerimaan dan penggunaan dana bantuan,” ujarnya.   Setelah kegiatan selesai, pihaknya juga akan melakukan evaluasi guna mengidentifikasi berbagai hal yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan program RTLH pada tahap berikutnya semakin baik, tepat sasaran, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   Ditemui di kesempatan yang sama, Anwar warga Banjarmlati sebagai salah satu penerima bantuan sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menceritakan sehari-harinya Ia berprofesi sebagai penjahit. Ia mengaku senang dan bersyukur atas bantuan sebesar Rp 35 juta yang diterimanya. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti untuk memperbaiki kondisi rumahnya agar menjadi lebih layak dan nyaman untuk ditempati.   “Bantuan ini saya gunakan untuk memperbaiki bagian atap rumah karena bocor saat musim hujan. Apabila masih ada sisa, rencananya akan saya gunakan untuk memperbaiki kamar mandi yang juga membutuhkan perbaikan,” tuturnya.   Anwar berharap melalui bantuan rehabilitasi RTLH tersebut, kondisi rumahnya dapat menjadi lebih baik, bagus dan layak huni. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Kediri atas perhatian dan bantuan yang diberikan.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di era digital, Dinas Pendidikan Kota Kediri menggelar kegiatan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui Pelatihan Pembuatan Materi Podcast dan Videografi, Senin (9/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Ki Hajar Dewantara Dinas Pendidikan ini menjadi salah satu langkah untuk mendorong tenaga pendidik agar lebih adaptif, kreatif, dan produktif dalam memanfaatkan teknologi digital, khususnya untuk mendukung proses pembelajaran dan komunikasi pendidikan.   Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Mandung Sulaksono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi, podcast bukan sekadar media untuk berbincang atau menyampaikan informasi. Lebih dari itu, podcast dapat menjadi sarana edukasi, berbagi pengalaman, menyampaikan gagasan, hingga menyebarluaskan praktik-praktik baik dalam dunia pendidikan.   Demikian pula dengan videografi. Melalui pembuatan video yang menarik, kreatif, dan komunikatif, pendidik dapat mengembangkan materi pembelajaran yang lebih interaktif sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik.   “Melalui kegiatan ini, saya berharap peserta mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif. Jangan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi kreator yang menghasilkan konten-konten positif dan edukatif,” ujarnya.   Mandung juga menekankan empat hal penting yang diharapkan dapat diterapkan peserta setelah mengikuti pelatihan. Pertama, mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif. Kedua, menghasilkan berbagai konten edukatif, mulai dari materi pembelajaran, informasi pendidikan, hingga profil sekolah. Ketiga, menjadikan hasil pelatihan sebagai karya nyata yang dapat disebarluaskan melalui berbagai media digital. Keempat, membangun kolaborasi serta membagikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh kepada rekan sejawat.   Menurutnya, penguasaan keterampilan podcast dan videografi menjadi peluang bagi pendidik untuk menghadirkan inovasi dalam dunia pendidikan. Tidak hanya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, tetapi juga memperluas jangkauan informasi dan memperkenalkan berbagai potensi serta praktik baik yang dimiliki satuan pendidikan di Kota Kediri.   “Kita ingin mewujudkan pendidikan Kota Kediri yang semakin maju, adaptif, kreatif, dan berkualitas. Saya berharap kegiatan pelatihan ini tidak hanya menjadi kegiatan untuk memperoleh pengetahuan baru, tetapi benar-benar menjadi wadah untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas peserta,” pungkasnya.   Sebagai informasi, pada kegiatan tersebut mengundang narasumber dari Guru SDN Banjaran 5, Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo, presenter Podcast Pemkot Kediri TV, serta Videografer Dinas Kominfo. 

Sebagai upaya menjaga stabilitas harga komoditas agar tetap terkendali, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri secara rutin melaksanakan pemantauan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan disampaikan dalam Press Release Berita Resmi Statistik (BRS) yang digelar oleh BPS Kota Kediri secara daring pada Senin (2/11). Disampaikan oleh Emil Wahyudiono, Kepala BPS Kota Kediri, pada Bulan Oktober terjadi inflasi bulanan atau month-to-month (m-to-m) sebesar 0,01% atau terendah se-Jawa Timur. Angka tersebut juga diketahui berada di bawah inflasi nasional yakni 0,22%.   Selanjutnya untuk komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi bulan Oktober 2026 di Kota Kediri antara lain: cabai merah dengan andil inflasi 0,07%; cabai rawit 0,03%; tomat, angkutan udara, sawi hijau sebesar 0,02%; sepeda motor, bawang merah, daging sapi sebesar 0,01%.   Di sisi lain, sejumlah komoditas turut menahan laju inflasi atau mengalami deflasi yaitu: daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar -0,11%; telur ayam ras dan semangka -0,02%; emas perhiasan, beras, bayam, bawang putih, melon sebesar -0,01%.   Selain memaparkan kondisi inflasi Bulan Oktober, di kesempatan tersebut, Emil juga menyampaikan beberapa hal yang perlu diwaspadai terjadi pada bulan berikutnya karena berpotensi mempengaruhi kenaikan harga berbagai komoditas. Diantaranya: ketersediaan stok dan distribusi komoditas beras, daging ayam dan telur ayam ras, serta komoditas pangan lainnya akibat permintaan konsumen.   "Kami mengimbau agar TPID perlu memperhatikan ketersediaan stok dan distribusi terutama komoditas bahan pangan. Karena berdasarkan keterangan BMKG, El Nino sangat kuat dan diprediksi berlangsung hingga awal 2027, hal itu berpotensi mengakibatkan tertundanya awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia," ucapnya.    Selain itu, pada akhir tahun biasanya terjadi peningkatan mobilisasi masyarakat. Hal itu akan berdampak pada tarif angkutan kereta api, angkutan udara, dan angkutan antarkota.    Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sekaligus Sekretaris TPID Kota Kediri, Noviana Rachmawati, Selasa (03/11). Memaparkan empat upaya konkret yang telah dilaksanakan sepanjang bulan Oktober 2026, diantaranya : 1. Pemantauan Harga Harian: Memantau harga kebutuhan pokok setiap hari sebagai langkah mitigasi dini, sehingga intervensi dapat segera dilakukan jika ada komoditas yang harganya melonjak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan Penjualan (HAP). 2. Penguatan Data Neraca Pangan: Menggelar rapat koordinasi teknis untuk memperbaiki validitas data neraca pangan. Data yang komprehensif ini menjadi acuan utama dalam pengambilan kebijakan demi memastikan ketersediaan pasokan. 3. Optimalisasi Portal Siaga inflasi Aman Terkendali ( SIASAT ): Melakukan pembaruan data harga komoditas secara berkala pada website pengendalian inflasi resmi (https://siasat.kedirikota.go.id) untuk menyediakan informasi terkini kepada masyarakat mengenai perkembangan harga komoditas dan program pengendalian yang sedang berjalan. 4. Menjaga ekspektasi masyarakat melalui komunikasi public yang efektif dengan mengkampanyekan Stop Panic Buying dan ajakan untuk belanja bijak sesuai kebutuhan melalui media sosial. Melalui sinergi dan berbagai langkah strategis ini, TPID Kota Kediri berharap masyarakat dapat terus aktif memantau perkembangan harga sekaligus bersama-sama menjaga stabilitas harga komoditas agar tidak terjadi gejolak sehingga inflasi daerah dapat terkendali dengan baik.