PEMERINTAH KOTA KEDIRI
Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam upaya meningkatkan kapasitas komunikasi publik pengelola media sosial sekaligus menjadi wadah apresiasi karya komunikasi publik di Pemerintah Kota Kediri, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Kota Kediri Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Rabu (28/10/2026) hingga Kamis (29/10/2026), ini mengusung tema “Mendorong Komunikasi Publik Pemerintah yang Informatif, Kreatif dan Dekat dengan Masyarakat”.   Berlangsung di Ruang Rapat Soekarno Hatta BKPSDM Kota Kediri, Kegiatan tersebut diikuti oleh 102 peserta yang merupakan pengelola akun media sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Kediri. Melalui bimtek ini, para peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan konten komunikasi publik yang informatif, kreatif, menarik, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.   Untuk mendukung peningkatan kapasitas peserta, Diskominfo Kota Kediri menghadirkan tiga narasumber yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi dan produksi konten, yakni Adhi Kusumo, mentor dan trainer visual kreatif sekaligus Kepala Sekolah Kelas Pagi Kediri; Baarik Fadli, videografer dan editor Persik Kediri; serta Hari Tri Wasono, jurnalis dan konsultan komunikasi.   Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri, Sugeng Wahyu Purbakelana, menyampaikan melalui materi yang diberikan, para peserta diharapkan mampu meningkatkan keterampilan teknis dalam mengelola media sosial, mengembangkan kepekaan artistik dalam produksi konten visual, serta memperkuat strategi komunikasi publik yang efektif. Dengan demikian, seluruh lini humas dan pengelola media sosial OPD dapat menyampaikan informasi pemerintahan secara lebih optimal, sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat.   Dirinya juga menjelaskan bahwa Bimtek ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Anugerah Karya Komunikasi Publik (AK2P) Kota Kediri Tahun 2026. AK2P menjadi ajang penghargaan bagi karya komunikasi publik pemerintah sekaligus tolok ukur kinerja pengelola media sosial pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai kanal informasi publik.   “Melalui AK2P, kami ingin mendorong pengelola media sosial di lingkungan Pemerintah Kota Kediri untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas konten. Bimtek ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat kapasitas mereka agar komunikasi publik pemerintah semakin informatif, kreatif, dan dekat dengan masyarakat,” ujarnya.   Dalam AK2P Kota Kediri Tahun 2026, terdapat dua kategori yang dilombakan, yakni: kategori Media Sosial Terbaik dan kategori Konten Terbaik. Hasil penilaian untuk kedua kategori tersebut rencananya akan diumumkan pada akhir November 2026.   Sugeng berharap, pelaksanaan Bimtek dan rangkaian AK2P dapat menjadi momentum untuk menyatukan langkah seluruh pengelola komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. Selain mendorong peningkatan kualitas karya, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat narasi positif mengenai kinerja pemerintah serta memastikan informasi program dan layanan pemerintah tersampaikan secara tepat kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Surat Edaran Nomor 900/970/419.201/2026 tentang Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sukarno Hatta BKPSDM Kota Kediri, Selasa (27/10/2026) dan diikuti seluruh Bendahara OPD Pemkot Kediri.   Tetuko Erwin Sukarno, Plt. Kepala BPPKAD Kota Kediri, menjelaskan bahwa menjelang akhir tahun anggaran, pihaknya terus berupaya meningkatkan ketertiban penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran. Melalui kegiatan ini, para bendahara diingatkan kembali mengenai pentingnya menjalankan pengelolaan anggaran secara tertib, baik dari sisi pelaksanaan program maupun administrasi.   “Menjelang akhir tahun, Pemkot Kediri selalu berusaha menertibkan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, hari ini kita melaksanakan bimtek kepada bendahara OPD untuk mengingatkan kembali bahwa pelaksanaan penganggaran bukan hanya berdampak kepada masyarakat, tetapi ketertiban administrasinya juga perlu diperhatikan oleh bendahara,” jelasnya.   Ia menambahkan, salah satu poin penting dalam surat edaran tersebut adalah penetapan batas waktu untuk setiap tahapan pengajuan dan pertanggungjawaban keuangan. Ketentuan tanggal tersebut menjadi pedoman bagi masing-masing OPD agar seluruh proses administrasi dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.   Sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian, BPPKAD Kota Kediri juga akan melakukan pemantauan terhadap pemenuhan tenggat waktu tersebut. Menjelang batas akhir setiap tahapan, BPPKAD akan menyampaikan informasi kepada masing-masing kepala OPD sebagai pengingat apabila masih terdapat bendahara atau unit kerja yang belum menyampaikan pengajuan maupun dokumen pertanggungjawaban.   Melalui langkah tersebut, diharapkan seluruh OPD dapat mengantisipasi keterlambatan dan menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan secara tepat waktu. Dengan demikian, proses penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran dapat berjalan lebih tertib, terukur, dan akuntabel.   Erwin turut menyampaikan apresiasi kepada para bendahara OPD yang selama ini telah menjalankan tugas dengan tertib. Ia berharap komitmen tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan guna mendukung kualitas pengelolaan keuangan daerah. “Kami sampaikan terima kasih kepada para bendahara karena selama ini sudah tertib. Kami berharap hal itu bisa dipertahankan ke depan supaya tertib administrasi semakin baik dan pada akhirnya pengelolaan keuangan kita bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” pungkasnya.

Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) terus berupaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Rumah milik Suminto, warga RT 005 RW 004, Kelurahan Bangsal menjadi salah satu sasaran dari bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini. Proses perbaikan dimulai hari Kamis, (23/10) dan diperkirakan membutuhkan waktu satu bulan. Perbaikan rumah Suminto mencakup atap, kamar mandi, dapur, teras, hingga dinding.    Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Samsul Bahri mengatakan data DPKP, jumlah RTLH tahun 2025 sebanyak 1.201 unit. Di tahun 2026 ini, pihaknya menargetkan penyelesaikan perbaikan sebanyak 200 unit RTLH dengan nilai bantuan sebesar Rp35 juta untuk setiap penerima manfaat. Penentuan nilai bantuan tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2025 yang didasarkan pada kajian kebutuhan perbaikan rumah, termasuk untuk menyelesaikan kriteria rumah tidak layak huni secara menyeluruh.    Samsul melanjutkan program ini bertujuan untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki tempat tinggal yang layak, sehat dan aman. “Masyarakat yang membutuhkan bantuan rehabilitasi RTLH dapat melakukan pengusulan dengan berkoordinasi bersama lurah setempat. Dokumen yang perlu disiapkan meliputi fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK), surat keterangan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) desil 1 sampai 4, bukti kepemilikan atau penguasaan tanah, foto kondisi awal rumah sebelum rehabilitasi atau kondisi 0 persen, serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak,” jelasnya. Selanjutnya, pihak kelurahan bersama Ketua RT/RW dan pendamping melakukan peninjauan lapangan. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut, Lurah kemudian menyampaikan usulan calon penerima bantuan melalui aplikasi e-RTLH.   Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada saat pengajuan. Selanjutnya dana akan dicairkan langsung ke rekening masing-masing penerima manfaat. “Semoga bantuan RTLH ini dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjamin hak dasar warga atas tempat tinggal yang layak dan sehat, serta meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang aman, bersih, dan nyaman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” harapnya.   Dalam pelaksanaan kegiatan ini, DPKP berkolaborasi dengan Gerakan Pramuka Kota Kediri. Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Kediri, Edy Herwiyanto bersama anggota Pramuka lainnya turut berpartisipasi aktif dengan melakukan aksi gotong royong dan bakti sosial di lokasi RTLH. “Perbaikan ini tidak hanya berfokus pada kondisi fisik bangunan, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan penghuni rumah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” ujarnya.   Menurut Edy, kolaborasi antara pemerintah daerah dan Gerakan Pramuka perlu terus diperkuat agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keterlibatan Pramuka dalam kegiatan sosial juga menjadi bagian dari upaya membentuk generasi muda yang memiliki karakter kuat, kepedulian sosial, serta tanggung jawab terhadap lingkungan. Pihaknya juga menyatakan kesiapan untuk membantu dan mendukung Pemkot Kediri dalam menangani permasalahan sosial di masyarakat dan membentuk generasi penerus yang Tangguh. “Melalui kegiatan ini semoga anggota Pramuka dapat belajar secara langsung mengenai arti kepedulian, kebersamaan dan pengabdian kepada sesama,” pungkasnya.   Sementara itu, Ketua RT 005 RW 004 Kelurahan Bangsal menjelaskan bahwa kondisi rumah Suminto sebelumnya cukup memprihatinkan. Sejumlah bagian kayu telah lapuk dan atap rumah mengalami kerusakan. Suminto juga diketahui tinggal seorang diri, dengan bantuan sehari-hari dari keponakan-keponakannya.   “Pak Suminto hidupnya sendiri, yang membantu Pak Suminto ini keponakan-keponakannya Alhamdulillah mendapat bantuan bedah rumah ini,” jelasnya.