PEMERINTAH KOTA KEDIRI
Dinas Komunikasi dan Informatika

Upaya percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan terus menjadi perhatian berbagai daerah. Salah satunya DPRD Kabupaten Lumajang yang melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kediri untuk mempelajari inovasi dan integrasi layanan digital dalam rangka meningkatkan kemudahan pelayanan publik, Kamis (5/11/2026) di Ruang Rapat Diskominfo Kota Kediri.   Reza Hadi Kurniawan, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang, menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk melakukan studi referensi terkait percepatan digitalisasi, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.   Menurutnya, digitalisasi menjadi isu yang menarik sekaligus kebutuhan yang tidak dapat dihindari di tengah perkembangan zaman. Instansi pemerintahan dituntut mampu beradaptasi dengan perubahan serta memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan efektif.   “Fokus pembahasan dalam diskusi hari ini adalah program-program inovasi yang telah dikembangkan Pemerintah Kota Kediri, seperti Satu Data Kota Kediri, aplikasi Pecut, layanan Lapor Mbak Wali 112, dan berbagai inovasi lainnya. Ini menjadi referensi bagi kami untuk nantinya bisa dikembangkan di Kabupaten Lumajang,” jelas Reza.   Lebih lanjut, Reza menyampaikan bahwa hasil kunjungan kerja ini akan ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten Lumajang. Pihaknya juga berencana melakukan kunjungan lanjutan bersama Diskominfo Kabupaten Lumajang agar proses pembelajaran dan pertukaran informasi dapat dilakukan lebih mendalam.   Ia berharap hubungan baik dan sinergi antara Pemerintah Kota Kediri dan Kabupaten Lumajang dapat terus terjalin, sehingga masing-masing daerah bisa saling berbagi pengalaman dan inovasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.   Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, Sugeng Wahyu Purbakelana, menyambut baik kunjungan kerja DPRD Kabupaten Lumajang tersebut. Menurutnya, pertukaran pengalaman dan pengetahuan antardaerah merupakan langkah positif dalam mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.   Sugeng menjelaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar menghadirkan aplikasi atau layanan berbasis teknologi, melainkan bagaimana teknologi tersebut dapat terintegrasi dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan layanan digital perlu diiringi dengan penguatan sistem, pengelolaan data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.   “Prinsipnya, transformasi digital harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Teknologi yang kita kembangkan jangan sampai justru mempersulit, tetapi harus mampu memangkas proses birokrasi, mempermudah akses informasi, dan memberikan kepastian layanan. Kami tentu terbuka untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi dengan daerah lain, karena pada dasarnya tujuan kita sama, yakni menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, dan responsif,” ungkapnya.   Ia berharap melalui kunjungan ini, inovasi digital yang telah dikembangkan Kota Kediri dapat menjadi inspirasi bagi Kabupaten Lumajang maupun daerah lainnya. Sebaliknya, pertukaran gagasan tersebut juga diharapkan dapat memperkaya upaya pengembangan layanan digital di Kota Kediri.

Guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman dan ramah anak, Pemerintah Kota Kediri melalui DP3AP2KB menggelar kegiatan Bimtek Program Bangga Kencana Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan penerapan Sekolah Ramah Anak, Rabu (4/11). Kegiatan diikuti oleh 31 guru yang dilaksanakan di ruang pertemuan Sekolah Rakyat.    Kepala DP3AP2KB dr Fajri Mubasysyir dalam keterangannya mengatakan kegiatan ini menindaklanjuti arahan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) agar sekolah- sekolah segera membentuk PIK-R dan SSK. Menurutnya keberadaan PIK-R dan SSK sangat penting bagi peserta didik dalam menghadapi berbagai persoalan remaja, mulai dari perundungan, penyalahgunaan narkotika, hingga risiko pernikahan dini. Dengan program ini diharapkan dapat membuat para remaja lebih nyaman menyampaikan persoalan yang dihadapi karena dapat bercerita dan bertukar pikiran dengan teman seusianya tanpa merasa sungkan.   “Sekarang ini anak-anak rentan terhadap perundungan, peredaran narkotika dan pernikahan dini. Melalui PIK-R, siswa dapat memperoleh informasi, edukasi, dan konseling dengan pendekatan pendidik sebaya maupun konselor sebaya. Mereka bisa lebih leluasa untuk bercerita ke teman sebayanya,” terangnya.   Dalam implementasinya, PIK-R akan dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler dengan pertemuan rutin setiap minggu. Kegiatan tersebut juga dapat melibatkan Duta Genre untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada para siswa. dr Fajri menambahkan, pembentukan PIK-R di Kota Kediri masih perlu terus ditingkatkan. Dari total 56 SMP dan SMA negeri maupun swasta yang terdata, saat ini baru 23 sekolah yang telah memiliki PIK-R. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan komunikasi dengan sekolah-sekolah, sekaligus dukungan anggaran. “Artinya, masih diperlukan perluasan pembentukan program melalui koordinasi yang lebih intensif dengan pihak sekolah, termasuk dukungan anggaran agar pelaksanaannya berjalan optimal,” ujarnya.   Adapun materi yang dipaparkan dalam bimtek ini meliputi pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), pengenalan PIK-R, serta penguatan penerapan Sekolah Ramah Anak melalui konsep Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN).    Melalui bimtek ini, diharapkan seluruh guru memiliki pemahaman dan persepsi yang sama mengenai pelaksanaan PIK-R, SSK, guna mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Terlebih di Sekolah Rakyat menggunakan sistem pendidikan berasrama yang dinilai lebih rawan terjadi perundungan, kekerasan seksual, dsb. “Dengan pemahaman dan pengawasan bersama, potensi terjadinya perundungan, kekerasan, maupun kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan asrama diharapkan dapat dicegah sejak dini sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak,” pungkasnya.   Sementara itu, Nur Zam’ah Kepala Sekolah Rakyat menyambut positif pelaksanaan kegiatan bimtek yang diselenggarakan oleh DP3AP2KB. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting bagi dunia pendidikan, mengingat sekolah merupakan salah satu lingkungan utama dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Ia menuturkan guru perlu memiliki wawasan dan pemahaman yang memadai mengenai Sekolah Ramah Anak, Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), serta program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).   Dari sisi kesiapan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah guru yang akan menjadi penanggung jawab atau PIC untuk program SSK maupun PIK-R. Seluruh guru mulai dari guru SD, guru kelas, hingga guru SMA dilibatkan dalam kegiatan ini. Ia berharap, setelah kegiatan ini pihaknya bisa memaksimalkan tim kerja yang telah dibentuk untuk mendukung program SSK, PIK-R, dan Generasi Berencana (Genre) agar dapat menjalankan perannya secara optimal.    “Melalui kegiatan ini para guru memperoleh pengetahuan yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Materi yang diperoleh nantinya dapat diimplementasikan ke dalam mata pelajaran sehingga edukasi mengenai perlindungan anak, kependudukan dan kesehatan remaja tidak hanya menjadi program tambahan, tetapi juga bagian dari budaya pendidikan sehari-hari,” jelas nya.

Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Salah satunya melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penanganan Balita Stunting oleh Dokter Spesialis Anak di Puskesmas pada Rabu (4/11/2026) di salah satu hotel di Kota Kediri. Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus mengukur efektivitas intervensi yang telah dilakukan dalam menekan angka stunting di Kota Kediri.   Stunting menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang mendapat perhatian serius pemerintah dan menjadi prioritas program nasional. Penanganannya pun tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor melalui Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S). Berbagai program yang telah berjalan secara kolaboratif perlu terus dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan serta dampaknya terhadap penurunan kasus stunting.   Salah satu inovasi Pemerintah Kota Kediri dalam mendukung upaya tersebut adalah program Ceria Sapa, yakni layanan yang menghadirkan dokter spesialis anak (DSA) di tingkat puskesmas. Program yang mulai diterapkan sejak 2023 ini bertujuan mendekatkan akses pelayanan dokter spesialis anak kepada masyarakat, khususnya keluarga yang memiliki balita stunting atau beresiko mengalami stunting.   Melalui program ini, masyarakat tidak harus menempuh perjalanan jauh ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan dokter spesialis anak. Terlebih, masih terdapat kendala biaya dan keterbatasan cakupan layanan pemeriksaan tertentu yang tidak seluruhnya ditanggung BPJS Kesehatan.   Saat ini, persebaran dokter spesialis anak melalui program Ceria Sapa telah menjangkau seluruh puskesmas di Kota Kediri, dengan satu dokter spesialis anak di setiap puskesmas. Kehadiran layanan ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan dan penanganan stunting secara lebih mudah dan dekat.   Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Dinas Kesehatan juga ingin memastikan seluruh komponen masyarakat, termasuk kepala puskesmas dan kepala kelurahan, memahami keberadaan serta manfaat program Ceria Sapa. Para peserta diharapkan dapat turut menyosialisasikan layanan tersebut kepada masyarakat dan memberikan edukasi agar warga tidak ragu melaporkan apabila menemukan balita yang mengalami stunting di wilayahnya.   Selain sosialisasi, evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui efektivitas penerimaan program di masyarakat, termasuk menghimpun berbagai masukan maupun keluhan sebagai bahan perbaikan layanan ke depan. Capaian program juga akan dilihat melalui perkembangan angka stunting di Kota Kediri sejak Ceria Sapa mulai diterapkan.   Dengan penguatan kolaborasi lintas sektor dan optimalisasi layanan kesehatan hingga tingkat puskesmas, Pemerintah Kota Kediri berharap upaya pencegahan dan penanganan stunting dapat berjalan semakin efektif. Tidak hanya menurunkan angka stunting, tetapi juga memastikan setiap balita di Kota Kediri memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.