PEMERINTAH KOTA KEDIRI
Dinas Komunikasi dan Informatika

Sebagai upaya menyegarkan kembali pengetahuan dan meningkatkan kapasitas kader dalam mengenali serta menangani permasalahan kesehatan jiwa di masyarakat, khususnya pada kelompok berisiko, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kesehatan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penanganan Kesehatan Jiwa pada kelompok berisiko, Kamis, (15/10). Kegiatan yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Kediri ini melibatkan sekitar 46 kader kesehatan jiwa serta pemegang program kesehatan jiwa dari puskesmas di Kota Kediri.    Memberikan keterangan secara terpisah, Plt Kepala Dinas Kesehatan dr Rini Hidayat mengatakan kegiatan ini tidak hanya menjadi momentum untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa sedunia yang jatuh pada 10 Oktober, namun juga menjadi upaya untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa, terutama bagi kelompok berisiko yang membutuhkan perhatian seperti lanjut usia, remaja, ibu hamil, penyintas kekerasan atau bencana, individu dengan penyakit kronis atau disabilitas, kelompok dengan masalah ekonomi dan sosial, dsb.   Di samping itu, dr Rini juga menyampaikan apresiasi kepada para tenaga kesehatan dan kader kesehatan jiwa yang dinilai memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat. Menurutnya peran para kader sangat penting dalam memberikan dukungan awal, edukasi, serta menjadi penghubung bagi orang yang terindikasi gangguan kesehatan jiwa untuk mendapatkan layanan kesehatan yang tepat.   "Kader kesehatan jiwa memiliki peran strategis sebagai mata, telinga, sekaligus tangan dalam upaya menjaga kesehatan jiwa masyarakat. Sebagai mata dan telinga, kader diharapkan mampu melakukan deteksi dini atau mengenali tanda-tanda awal gangguan kesehatan jiwa di lingkungan sekitar, mendengarkan keluhan serta membantu mereka yang terindikasi gangguan jiwa agar dapat memperoleh penanganan yang tepat," ujarnya.    Selain melakukan deteksi dini, dr Rini menuturkan ada beberapa upaya penting yang bisa dilakukan bersama. Antara lain melakukan pendampingan dan edukasi, memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memastikan proses rujukan berjalan cepat agar masyarakat yang membutuhkan bisa segera mendapatkan penanganan. Dirinya menambahkan penanganan gangguan kesehatan jiwa dilakukan secara berjenjang dan gratis. Mulai dari puskesmas hingga rujukan ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Lawang. "Setelah pasien menyelesaikan perawatan dan kembali ke lingkungan tempat tinggalnya, puskesmas akan melanjutkan pemantauan serta pengobatan sesuai kebutuhan. Dalam proses tersebut, kader dapat berperan mendampingi pasien, termasuk membantu memastikan kepatuhan dalam mengonsumsi obat," jelasnya.   Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar satu dari empat orang berpotensi mengalami gangguan kesehatan jiwa. Hal ini menjadi pengingat bahwa persoalan kesehatan jiwa dekat dengan kehidupan sehari-hari dan dapat dialami oleh siapa saja. Untuk itu, dr Rini mengajak untuk menjadikan kesehatan jiwa sebagai gerakan bersama. Dengan menghapus stigma, membuka ruang dialog dan memastikan setiap orang memiliki ruang yang aman untuk menyampaikan persoalan, memperoleh dukungan, serta mengakses layanan kesehatan jiwa yang memadai.    Bimtek tersebut mendatangkan narasumber yakni Kristika Sadtyaruni yang merupakan Psikolog dari RSUD Gambiran dan Alfunnafi' Fahrul Rizzal dari Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia (IPKJI). "Kegiatan ini menjadi ruang berbagi pengalaman bagi para kader. Melalui diskusi bersama narasumber, peserta dapat menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan, bertukar pengetahuan, serta mencari solusi atas persoalan yang muncul saat mendampingi masyarakat.   Melalui pertemuan ini, dr Rini berharap dapat meningkatkan kapasitas para kader kesehatan jiwa agar mereka semakin siap menjalankan perannya dalam melakukan deteksi dini, pendampingan, edukasi dan rujukan. “Dengan kerjasama dan kepedulian seluruh pihak, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih peduli terhadap kesehatan jiwa, sehingga masyarakat bisa memperoleh dukungan dan penanganan sesuai kebutuhan,” pungkasnya.  

Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pendidikan (Dindik) mulai mempersiapkan penerapan program English Day dan Dinten Jawi di seluruh satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Persiapan tersebut diawali dengan sosialisasi petunjuk teknis (juknis) dan buku saku penerapan program kepada kepala sekolah dan guru penanggung jawab (PIC) SD negeri maupun swasta pada Kamis (15/10) dan jenjang SMP negeri maupun swasta pada Senin (19/10) di Ruang Ki Hajar Dewantara. Kegiatan hari ini diikuti oleh 300 kepala sekolah dan guru PIC.    Mandung Sulaksono, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, menjelaskan bahwa program English Day dan Dinten Jawi dirancang untuk membangun kebiasaan berbahasa di lingkungan sekolah. Dalam pelaksanaannya, setiap Rabu ditetapkan sebagai English Day, sedangkan setiap Kamis menjadi Dinten Jawi atau hari berbahasa Jawa.   “Berbahasa itu tidak cukup hanya diajarkan di dalam kelas, tetapi juga harus dibiasakan. Melalui program ini, kami berharap seluruh warga sekolah dapat membiasakan diri menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Jawa masing-masing satu hari dalam seminggu,” jelasnya.   Mandung menuturkan, program English Day menjadi salah satu upaya mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan global. Terlebih, mulai tahun 2027, bahasa Inggris direncanakan menjadi mata pelajaran wajib di jenjang SD. Sementara itu, penerapan Dinten Jawi merupakan langkah untuk melestarikan sekaligus mengembangkan muatan lokal agar generasi muda tetap mengenal bahasa dan budaya daerahnya.   “Kami memilih bahasa Jawa agar anak-anak tidak kehilangan akar budaya yang diwariskan nenek moyang. Sementara bahasa Inggris kami dorong agar mereka siap menyambut globalisasi. Harapannya, anak-anak mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan identitas budayanya,” ungkapnya.   Untuk mendukung implementasi program, buku saku dan juknis telah disusun melalui kolaborasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) yang melibatkan guru mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Jawa di Kota Kediri. Selanjutnya, buku saku tersebut akan didistribusikan ke sekolah-sekolah sebagai pedoman pelaksanaan program.   Dinas Pendidikan juga memberikan ruang bagi setiap sekolah untuk mengembangkan metode sosialisasi secara kreatif. Guru dapat menyampaikan informasi kepada seluruh warga sekolah melalui berbagai media, seperti poster, video, audio, maupun bentuk komunikasi lainnya sesuai kreativitas masing-masing sekolah.   Selain penyediaan buku saku, Dinas Pendidikan Kota Kediri juga akan menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) bagi guru untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan berbahasa Inggris maupun bahasa Jawa. Upaya ini diharapkan dapat mendukung guru dalam mendampingi peserta didik sekaligus menjadi teladan dalam membiasakan penggunaan kedua bahasa tersebut.   Sebagai bentuk dorongan terhadap pelaksanaan program, Dindik juga akan memberikan penilaian kepada sekolah-sekolah yang mampu menerapkan English Day dan Dinten Jawi secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, program ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi tumbuh sebagai budaya positif dalam keseharian warga sekolah. Program tersebut rencananya akan diluncurkan oleh Wali Kota Kediri pada akhir Oktober, bertepatan dengan momentum Bulan Bahasa.   Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Dinas Pendidikan menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Master Tutor English Massive, Mr. Tyo; Heri Setiawan, Kepala SMP Negeri 4 Kota Kediri sekaligus dalang; Munawar, Dwijo dari Permadani; serta Anang, perwakilan Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia (Permadani).   Melalui program ini, Pemerintah Kota Kediri berharap lingkungan sekolah dapat menjadi ruang pembiasaan berbahasa yang menyenangkan dan berkelanjutan. Dengan penguasaan bahasa Inggris serta kecintaan terhadap bahasa Jawa, peserta didik diharapkan tumbuh menjadi generasi yang adaptif terhadap perkembangan global sekaligus tetap bangga terhadap warisan budaya daerahnya.

Guna meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola arsip digital dan tata naskah dinas secara elektronik, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menggelar Bimtek Implementasi aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Terintergrasi), Rabu (14/10) di Ruang Rapat BKPSDM. Bimtek akan berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 13- 15 September 2026 dan diikuti perwakilan dari seluruh OPD.     Penerapan aplikasi Srikandi merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Keberhasilan penerapan aplikasi ini tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, namun juga kesiapan SDM, komitmen pimpinan serta konsistensi seluruh perangkat daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum, Moh. Ridwan saat membuka kegiatan. “Penerapan aplikasi Srikandi merupakan tanggungjawab bersama. Untuk itu, diharapkan seluruh peserta bisa membangun komitmen bersama agar dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan baik dan sesuai regulasi,” ujarnya.   Ridwan berharap hasil dari bimbingan teknis ini tidak berhenti setelah kegiatan ini, tetapi bisa ditindaklanjuti dengan penerapan di masing-masing OPD. “Jangan sampai kita menggunakan aplikasi tetapi belum mampu memanfaatkannya secara optimal. Yang terpenting adalah bagaimana teknologi ini benar- benar bisa memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja perangkat daerah dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.    Dengan komitmen dan kerjasama yang baik, Ridwan berharap transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Kediri dapat berjalan lancar. “Mari jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang modern, profesional dan akuntabel. Saya mengajak seluruh OPD untuk mendukung penerapan aplikasi Srikandi dengan penuh tanggungjawab dan semangat kolaborasi,” ajaknya.    Sementara itu, Kepala Disarpus Zachrie Ahmad menjelaskan bahwa aplikasi Srikandi merupakan aplikasi yang wajib diterapkan di instansi pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Aplikasi ini merupakan bagian dari delapan aplikasi umum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. “Kami mengundang perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) agar seluruh pihak yang terlibat dapat memperoleh pemahaman yang sama dan mendukung kelancaran penerapan aplikasi tersebut,” terangnya.   Dalam pelaksanaannya, setiap ASN nantinya akan memiliki akun masing-masing untuk mengakses aplikasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada para peserta, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menghadirkan Narasumber dari ANRI (Arsip Nasional Repulik Indonesia). “Harapan kami, melalui penerapan aplikasi Srikandi, proses surat menyurat dan administrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri dapat berjalan semakin lancar, efektif dan efisien. Aplikasi ini mendukung proses administrasi secara terintegrasi baik di tingkat daerah maupun nasional,” ungkapnya.    Selain memberikan kemudahan dalam pengelolaan dokumen, penerapan aplikasi Srikandi juga diharapkan dapat mendukung keamanan dan keteraturan administrasi pemerintahan. Dengan sistem yang terintegrasi, pengelolaan arsip dan persuratan dapat dilakukan secara lebih tertata.