Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jejaring Informasi untuk Keberlanjutan Kemajuan

Diskominfo menghadirkan jejaring informasi yang terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan. Dengan teknologi digital sebagai penggerak, kami mendukung pelayanan publik yang transparan, adaptif, dan siap menjawab tantangan masa depan.

Slider Image
LAYANAN UTAMA

LAYANAN UTAMA

Optimalkan pengalaman dengan menu layanan kami

# Lapor Mbak Wali 112


Lapor Mbak Wali adalah layanan digital untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan aspirasi masyarakat secara cepat, transparan, dan efektif guna mendukung perbaikan layanan publik dan lingkungan sekitar.

# PPID


PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BERITA UTAMA

BERITA UTAMA

Berita Terbaru Diskominfo

Upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor. Hal tersebut dibahas dalam Mini Lokakarya Stunting Tingkat Kecamatan yang digelar di Aula Kecamatan Mojoroto, Rabu (2/9). Kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara bergantian pada seluruh kecamatan. Di Kecamatan Kota kegiatan diselenggarakan pada Kamis (3/9) dan di Kecamatan Pesantren pada Jumat (4/9).   Pertemuan tersebut mengusung tema “Optimalisasi Koordinasi, Kolaborasi dan Sinergisitas dalam Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting pada Sasaran Keluarga Resiko Stunting (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Balita dan Catin)”. Diharapkan kegiatan ini menjadi wadah untuk menyusun perencanaan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dalam upaya pencegahan stunting.   Agar para peserta mendapatkan materi secara holistik, dalam Mini Lokakarya tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari lintas sektor, di antaranya: DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Bappeda, serta Koordinator Kecamatan SPPG di Kota Kediri. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam penanganan stunting, mulai dari perencanaan, pemantauan hingga tindak lanjut di lapangan.   Secara terpisah, Abdul Rahman, Camat Mojoroto menyampaikan bahwa persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan faktor spesifik gizi. Terdapat pula berbagai faktor sensitif gizi yang saling berinteraksi dan turut mempengaruhi kondisi stunting. “Tidak hanya faktor spesifik gizi, tetapi juga faktor sensitif gizi yang berinteraksi satu dengan lainnya,” ujarnya.   Menurutnya, stunting perlu menjadi perhatian bersama karena dampaknya tidak hanya dirasakan pada masa pertumbuhan anak, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam jangka panjang. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap produktivitas SDM dan optimalisasi bonus demografi.   “Stunting berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan menurunkan produktivitas SDM dan bonus demografi, sehingga pertambahan jumlah penduduk produktif yang besar tidak dapat dimanfaatkan dengan baik,” jelasnya.   Sementara itu, dr Muhammad Fajri Mubasysyir, Kepala DP3AP2KB mengutarakan, Mini Lokakarya Kecamatan merupakan mekanisme operasional rutin yang mempertemukan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan. Forum tersebut diharapkan menjadi salah satu modalitas dalam mempercepat penurunan stunting melalui koordinasi dan penguatan strategi bersama.   Melalui mini lokakarya ini, para pemangku kepentingan dapat menentukan strategi serta langkah yang diperlukan dalam menyusun rencana kegiatan berdasarkan hasil pemantauan dan monitoring pergerakan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Fajri berharap perencanaan dan pelaksanaan mini lokakarya yang dilakukan secara baik dan berkelanjutan dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya target Jawa Timur Zero Stunting.   Untuk itu, Ia mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas sektor. Menurutnya, penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan keterlibatan bersama agar berbagai program dan intervensi dapat berjalan secara optimal hingga mencapai target zero stunting.   “Mari kita terus tingkatkan koordinasi dan kerja sama lintas sektor untuk menuntaskan dan melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan stunting, sehingga target zero stunting dapat tercapai,” pungkasnya.


3 September 2026 22

Pemerintah Kota Kediri melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Bimtek Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) di Ruang Kilisuci Balaikota Kediri, Selasa (1/9). Bimtek dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dan kesiapsiagaan petugas terkait dalam melakukan pengkajian terhadap kerusakan serta kebutuhan pascabencana.    Bimtek Jitupasna dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dengan materi yang disesuaikan dengan bidang dan tugas masing-masing peserta. Hal ini agar setiap OPD mampu melakukan pengkajian sesuai peran dan tugas masing-masing sehingga ketika terjadi bencana setiap pihak telah mengetahui tindakan dan tanggungjawab yang harus dilakukan.   Dalam sambutannya saat membuka bimtek, Joko Arianto Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang selama ini mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Kediri. Ia menekankan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD, melainkan tanggung jawab bersama.    Dalam pelaksanaan penanganan bencana, Joko menjelaskan selama ini koordinasi antara BPBD dengan instansi terkait telah berjalan dengan baik. BPBD memiliki grup komunikasi bersama relawan, TNI, Polri, dan pihak terkait lainnya yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara cepat ketika terjadi bencana. “Sebagai contoh, ketika terjadi cuaca ekstrem yang mengakibatkan banyak pohon tumbang beberapa waktu lalu, informasi tidak hanya diterima melalui layanan aduan 112, tapi juga disampaikan melalui grup komunikasi dalam bentuk laporan dan dokumentasi foto,” tuturnya.    Meskipun Kota Kediri memiliki Indeks Risiko Bencana sebesar 75,10 dengan tingkat kerawanan bencana terendah ke-4 di Jawa Timur. Joko melanjutkan, berdasarkan kajian risiko bencana, Kota Kediri memiliki beberapa potensi bencana yang perlu diantisipasi antara lain banjir genangan, cuaca ekstrem berupa angin puting beliung, tanahan longsor hingga kekeringan. Untuk itu, menurutnya kunci utama dalam penanganan bencana adalah kolaborasi dan koordinasi antar OPD. Apalagi hal ini sudah diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Kediri.    “Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja sehingga diperlukan kesiapsiagaan dari seluruh pihak. Meskipun tingkat risiko bencana Kota Kediri relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain di Jawa Timur, namun kondisi ini tidak berarti bahwa Kota Kediri terbebas dari potensi bencana,” terangnya.   Melalui pelaksanaan Bimtek Jitupasna, Joko berharap para peserta tidak hanya memahami konsep pengkajian kebutuhan pasca bencana, namun juga memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai kewenangannya masing-masing. “Dengan mengikuti bimtek ini, diharapkan ketika bencana terjadi, para pihak terkait dapat segera mengambil tindakan sehingga proses pemulihan pasca bencana bisa lebih cepat, terkoordinasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya,    Bimtek ini menghadirkan Tim Mahoni Cakra Saujana dari Yogyakarta sebagai narasumber. Dalam paparannya, narasumber menekankan empat prinsip utama proses pembelajaran yang akan diterapkan selama tiga hari pelatihan. Antara lain pendekatan berbasis kompetensi, metode partisipatif serta orientasi untuk perubahan. Guna menciptakan ruang diskusi yang interaktif, para peserta dibagi menjadi beberapa kelompok.


2 September 2026 28

Dinas Pendidikan Kota Kediri terus mendorong terwujudnya satuan pendidikan yang sehat, ramah anak, aman, nyaman, inklusif, sekaligus mampu menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Salah satu upaya yang dilakukan melalui pendampingan implementasi sekolah sehat dan sekolah ramah anak berbasis deep learning yang diinisiasi oleh Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri.   Mandung Sulaksono, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, mengatakan pendampingan ini menjadi salah satu upaya untuk memastikan konsep sekolah sehat dan ramah anak dapat diimplementasikan secara nyata dan mendukung penerapan pembelajaran mendalam di satuan pendidikan, Senin (31/8).    “Program ini menyasar tiga puluh lembaga pendidikan yang terpilih untuk mendapatkan pendampingan. Setelah mengikuti bimbingan teknis, lembaga-lembaga tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan pengimbasan kepada lembaga pendidikan lainnya, terutama terkait praktik baik penerapan sekolah sehat, ramah anak, aman dan nyaman dalam rangka pembelajaran mendalam,” jelasnya.   Menurut Mandung, pembelajaran mendalam menjadi penting karena merupakan salah satu strategi pembelajaran yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui konsep tersebut, proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi bagaimana materi dapat dipahami secara lebih mendalam, menyenangkan, serta sarat dengan nilai-nilai yang dapat diterapkan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.   “Pembelajaran di kelas tidak hanya sekadar menyampaikan materi. Bagaimana materi itu disampaikan secara mendalam, menyenangkan, dan penuh nilai yang bisa diberikan kepada siswa. Ini yang harus kita dorong,” ujarnya.   Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran mendalam adalah STEAM, yaitu Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics. Melalui pendekatan tersebut, guru dapat mengintegrasikan berbagai aspek ke dalam satu tema pembelajaran sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih utuh dan kontekstual.   Mandung menambahkan, implementasi pembelajaran mendalam di Kota Kediri diharapkan dapat dilakukan secara menyeluruh. Pendampingan yang diinisiasi UNP Kediri menjadi salah satu bentuk dukungan untuk memperkuat kapasitas satuan pendidikan dalam menerapkan konsep tersebut.   Sementara itu, Anik Lestariningrum, Kaprodi PG PAUD UNP Kediri, menjelaskan program pendampingan telah berjalan selama kurang lebih satu bulan. Pendampingan dilakukan secara intensif, salah satunya melalui grup WhatsApp sebagai wadah komunikasi antara tim pendamping dan satuan pendidikan peserta.   “Tujuan kami adalah mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Jadi tidak hanya sekadar pembelajaran di PAUD yang menyenangkan dengan ice breaking, tepuk tangan atau bernyanyi. Lebih dari itu, kami ingin menyiapkan sekolah yang benar-benar memiliki standar yang layak untuk anak, mulai dari kriteria sehat, aman, nyaman, inklusif, sampai pada pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan,” terang Anik.   Sebagai bagian dari rangkaian pendampingan, peserta juga diberikan kesempatan untuk menunjukkan praktik baik yang telah dilakukan di satuan pendidikan masing-masing. Peserta membuat video dengan dua kategori, yakni Inspirasi Guru PAUD dan Best Practice Implementasi Sekolah Sehat dan Sekolah Ramah Anak Berbasis Deep Learning.   Hari ini menjadi puncak rangkaian pendampingan yang telah dilaksanakan selama satu bulan. Kegiatan diisi dengan bimbingan teknis dan penyampaian materi oleh narasumber, sekaligus pemberian award kepada peserta terpilih atas praktik baik yang telah dilakukan.   Anik menegaskan bahwa keberhasilan implementasi pembelajaran mendalam tidak dapat dilakukan oleh guru dan kepala sekolah seorang diri. Diperlukan sinergi berbagai pihak, mulai dari orang tua, masyarakat, hingga perangkat daerah terkait.   “Di dalam salah satu indikator pembelajaran mendalam terdapat bagaimana kemitraan harus terjalin. Hal tersebut juga menjadi bagian dari indikator sekolah sehat dan sekolah ramah anak. Jadi ketika guru dan kepala sekolah tidak mampu sendiri, ada wali murid, masyarakat, dan dinas terkait yang bisa digandeng,” jelasnya.   Untuk mengukur keberhasilan pendampingan, tim menggunakan pre-test dan post-test terhadap materi serta proses pendampingan yang diberikan. Hasil evaluasi menunjukkan sekitar 80 persen peserta telah memahami konsep sekolah sehat dan sekolah ramah anak berbasis pembelajaran mendalam.   Anik berharap praktik baik dari 30 lembaga pendidikan yang mendapatkan pendampingan tidak berhenti pada masing-masing sekolah, tetapi dapat terus diimbaskan kepada satuan pendidikan lainnya.


1 September 2026 42
CEK HOAKS

CEK HOAKS

Mari bersama lawan hoaks dan wujudkan ruang digital yang sehat

Cek Hoaks Komdigi

Hoaks dapat menyesatkan dan merugikan masyarakat. Komdigi menghadirkan informasi edukatif untuk membantu masyarakat mengenali, memverifikasi, dan menyaring informasi sebelum dibagikan.

Cek Hoaks Pemprov Jatim

Temukan informasi yang mencurigakan atau hoaks? Laporkan melalui layanan resmi untuk ditindaklanjuti. Pelaporan dapat dilakukan melalui Klinik Hoaks Provinsi Jawa Timur.

KOMDIGI & LITERASI DIGITAL

KOMDIGI & LITERASI DIGITAL

Temukan konten Komdigi terbaru untuk menambah wawasan digital

Majalah Komdigi
Artikel Komdigi
Siaran Pers Komdigi

Kritik dan Saran

112
Bagaimana Tanggapan Anda?

Bagaimana Tanggapan Anda?

Berikan masukan untuk perkembangan konten website Diskominfo Kota Kediri

Sangat Puas
80%
Puas
0%
Cukup Puas
20%
Tidak Puas
0%