PEMERINTAH KOTA KEDIRI
Dinas Komunikasi dan Informatika

Lakukan mitigasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kediri menggelar Pertemuan Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Berbasis Masyarakat, Selasa (20/10) di salah satu hotel di Kota Kediri.   Kegiatan ini melibatkan kader kesehatan di Kecamatan Mojoroto bersama petugas surveilans dan pengelola program imunisasi puskesmas dengan total peserta 120 orang. Melalui pertemuan tersebut, para kader dibekali pemahaman yang disampaikan langsung oleh dr. Bagus Dwi Kurniawan, Dokter Puskesmas Campurejo untuk mengenali tanda dan gejala penyakit yang perlu diwaspadai, memahami mekanisme pelaporan, serta meningkatkan koordinasi dengan petugas kesehatan.   Dijelaskan dr. Rini Hidayat, M.Kes., Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, kader kesehatan memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan penyakit karena berada dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, kader dapat menjadi salah satu sumber informasi awal ketika menemukan gejala yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya.   Sementara itu, surveilans epidemiologi berperan dalam mendeteksi dan memantau kemungkinan munculnya kasus penyakit, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dan ditangani secara tepat. Langkah ini penting untuk mencegah penularan lebih luas sekaligus menekan risiko terjadinya KLB.   Sejumlah penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi di antaranya: difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, infeksi human papillomavirus (HPV), campak, dan rubela. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 20 jenis penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.      Di sisi lain, capaian imunisasi di Kota Kediri menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian bersama karena kelengkapan imunisasi berperan penting dalam membentuk kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Pemahaman masyarakat mengenai manfaat imunisasi, termasuk dalam menyikapi informasi yang kurang tepat tentang efek samping atau Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), menjadi salah satu aspek yang perlu terus diperkuat.   “Melalui pertemuan ini, kami berharap kader kesehatan dapat meneruskan informasi yang diperoleh kepada keluarga dan masyarakat, terutama mengenai manfaat imunisasi, jadwal pemberian imunisasi, serta pentingnya melengkapi imunisasi anak sesuai ketentuan. Selain itu kamu juga berharap kader bisa memberikan motivasi kepada masyarakat agar semakin sadar dan berpartisipasi aktif dalam program imunisasi,” ucapnya.   Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak menunggu hingga banyak orang sakit sebelum meningkatkan kewaspadaan. Apabila menemukan gejala penyakit yang mencurigakan, masyarakat diharapkan segera berkonsultasi dengan petugas kesehatan dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.   “Upaya pencegahan KLB membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari imunisasi yang lengkap, pelaksanaan surveilans yang aktif, hingga keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dengan deteksi dini dan pelaporan yang cepat, dugaan kasus dapat segera ditindaklanjuti sehingga risiko penularan dapat ditekan,” tegasnya.   Melalui penguatan peran kader dan koordinasi lintas unsur kesehatan ini, Dinkes Kota Kediri berharap upaya pencegahan PD3I semakin optimal dan masyarakat Kota Kediri semakin terlindungi. “Prinsip kita adalah waspada, deteksi dini, lapor cepat, dan tindak lanjut tepat. Dengan kerja sama semua pihak, kita berharap risiko KLB dapat dicegah dan masyarakat Kota Kediri semakin terlindungi,” pungkasnya.

Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Pendidikan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Persiapan Data Calon Peserta Tes Kompetensi Akademik (TKA). Bimtek dilakukan guna memastikan pelaksanaan TKA tahun 2027 mendatang berjalan lancar tanpa kendala teknis. Bertempat di Aula Ki Hajar Dewantara Dinas Pendidikan, kegiatan bimtek direncanakan akan berlangsung selama 2 hari. Untuk hari ini, Selasa (20/10) kegiatan diikuti para petugas operator dan proktor dari SD Swasta/Negeri se-Kota Kediri. Sedangkan besok, Rabu (21/10) kegiatan mengundang peserta yang merupakan operator dan proktor dari SMP Swasta/ Negeri se-Kota Kediri.    Saat memberikan keterangan, Mandung Sulaksono Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri mengatakan salah satu yang penting dan harus diperhatikan sekolah dalam proses pendataan peserta TKA ialah menyelesaikan data residu dari data pokok pendidikan (Dapodik) agar jumlah data yang belum valid dapat terus diminimalkan. Ia melanjutkan, tahun 2025 lalu Kota Kediri berhasil meraih penghargaan sebagai daerah dengan residu Dapodik terendah untuk kategori kota tingkat nasional. Pada bimtek ini, para peserta akan diberikan pemahaman materi oleh narasumber dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. “Semoga prestasi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kualitas data pendidikan semakin baik,” ujarnya.     Selain memastikan kesiapan teknis, peningkatan capaian akademik siswa juga menjadi perhatian. Meskipun pada pelaksanaan sebelumnya terdapat siswa yang memperoleh nilai sempurna pada mata pelajaran tertentu, namun menurut Mandung rata-rata skor TKA secara keseluruhan di Kota Kediri masih perlu ditingkatkan.    “TKA ini bisa digunakan sebagai salah satu alat bantu untuk mendaftar ke jenjang berikutnya. Sebagai contoh, siswa lulusan SD yang akan mendaftar ke SMP, itu ada jalur prestasi yang menggunakan skor TKA. Sehingga ini penting, karena kalau nilai TKA sudah maksimal, mereka bisa memilih sekolah mana yang diinginkan tanpa tes lagi,” terang Mandung.   Pelaksanaan TKA tahun 2027 diperkirakan berlangsung pada April, dengan pendataan calon peserta yang direncanakan mulai Februari. Dari sisi sarana dan prasarana, Mandung mengatakan kesiapan sekolah untuk pelaksanaan TKA tahun 2027 dinilai cukup memadai. Dukungan bantuan laptop yang telah diberikan pada tahun sebelumnya diharapkan dapat menunjang kesiapan pelaksanaan TKA. Dengan kesiapan tersebut, Mandung berharap seluruh siswa dapat mengikuti ujian dengan baik.    “Semoga dengan adanya bimtek ini, kesiapan pelaksanaan TKA bisa lebih maksimal, sekaligus memberikan ruang bagi peserta didik untuk lebih fokus mempersiapkan diri dan meningkatkan hasil akademiknya,” pungkasnya.  

Pemerintah Kota Kediri memberikan insentif berupa penghapusan sanksi administatif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2002 sampai dengan 2026. Program ini berlaku mulai tanggal 15 Oktober sampai 30 November 2026. Kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus meringankan beban masyarakat. Hal ini disampaikan Tetuko Erwin Sukarno, Plt. Kepala BPPKAD Kota Kediri, Senin (19/10) secara terpisah.   “Di kondisi saat ini yang secara ekonomi mungkin sedang tidak baik-baik saja, kita berharap tidak mempengaruhi wajib pajak di Kota Kediri untuk membayar pajaknya. Dengan adanya kebijakan insentif pembebasan denda ini, kita mendorong masyarakat Kota Kediri yang mungkin belum membayar pajaknya ketika jatuh tempo tanggal 31 Agustus kemarin tetap bisa membayar tanpa dikenai denda,” terangnya.    Program ini juga menjadi salah satu upaya Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Erwin menuturkan, program pemberian insentif pembebasan denda terakhir kali dilakukan tahun 2023. Untuk itu, pihaknya berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak hanya untuk melunasi kewajiban pajak tahun 2026, tetapi juga di tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat yang sebelumnya terkendala kondisi keuangan diharapkan dapat memanfaatkan kebijakan tersebut untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya.   Untuk memanfaatkan program ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran dengan datang langsung ke kelurahan atau melalui berbagai kanal yang telah tersedia, mulai dari perbankan, toko modern, payment point, dsb.    “Dengan digitalisasi yang kita lakukan dalam rangka pembayaran pajak ini memudahkan masyarakat untuk membayar pajak bisa lewat gawai masing-masing atau melalui ATM. Untuk persyaratan, masyarakat cukup menyiapkan Nomor Objek Pajak (NOP) untuk mengecek tagihan yang harus dibayarkan. Setelah tagihan muncul, pembayaran dapat langsung dilakukan tanpa perlu melalui proses pengajuan yang rumit,” jelasnya.   Selain memberikan keringanan berupa penghapusan denda, Pemerintah Kota Kediri juga mengajak masyarakat untuk segera memenuhi kewajiban PBB-P2. Dengan memenuhi kewajibannya, seluruh wajib pajak bisa mengikuti undian berhadiah yang rencananya akan digelar bulan Desember mendatang. Hadiah utama yang disiapkan berupa uang tunai dengan nilai ratusan juta rupiah. Erwin berharap kesempatan ini dapat semakin mendorong partisipasi masyarakat untuk membayar pajak PBB-P2 tepat waktu.    "Pembayaran pajak tahun 2026, baik melalui mekanisme reguler maupun program insentif, mendapatkan kesempatan untuk mengikuti undian berhadiah. Mari segera membayar pajak dan nikmati manfaatnya," pungkasnya.