PEMERINTAH KOTA KEDIRI
Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin pemantauan harga konsumen, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Pemerintah Kota Kediri secara berkala melakukan pencatatan harga berbagai komoditas barang dan jasa. Data perkembangan harga tersebut disampaikan melalui Press Release Berita Resmi Statistik yang digelar oleh BPS Kota Kediri secara daring, Rabu (1/7).   Dalam paparannya, Emil Wahyudiono Kepala BPS Kota Kediri menyampaikan pada Bulan Juni 2026, Kota Kediri mengalami inflasi bulanan atau month-to-month (m-to-m) sebesar 0,12%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi Jawa Timur yang mencapai 0,30 persen maupun inflasi nasional sebesar 0,44 persen. Sementara itu, inflasi tahunan (year-on-year/y-on-y) Kota Kediri tercatat sebesar 2,92 persen.    Berdasarkan kelompok pengeluaran, penyumbang inflasi bulanan terbesar berasal dari kelompok transportasi dengan andil 0,25 persen.   Selanjutnya untuk komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi bulanan di Kota Kediri antara lain: Bensin dengan andil sebesar 0,20%, bawang putih dengan andil sebesar 0,06%, Emas Perhiasan, angkutan udara dan bawang merah dengan andil sebesar 0,03%, Ikan bandeng, wortel, minyak goreng, pisang dengan andil sebesar 0,02% dan televisi berwarna sebesar 0,01%.    Di sisi lain, sejumlah komoditas turut menahan laju inflasi yaitu daging ayam ras dengan andil sebesar -0,15%, cabai rawit sebesar -0,10%, sawi hijau sebesar -0,07%, telur ayam ras dan jeruk sebesar -0,03%, terong, kelapa, dan cabai merah sebesar -0,02%, semangka dan bayam sebesar -0,01%.   Selain memaparkan kondisi inflasi Juni, di kesempatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan beberapa hal yang perlu diwaspadi terjadi pada bulan Juli 2026 karena berpotensi mempengaruhi kenaikan harga berbagai komoditas. Diantaranya ketersediaan stok dan distribusi komoditas bahan pangan akibat pengaruh cuaca dan permintaan selama bulan Juli.   Selain itu, penyesuaian tarif BBM non subsidi yang masih akan berlangsung akibat konflik geopolitik sangat berpengaruh terhadap harga minyak dunia. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan efek domino akibat kenaikan BBM yang masih akan dirasakan sepanjang bulan Juli.   BPS juga memperkirakan harga komoditas elektronik dan suku cadang kendaraan masih mengalami kenaikan harga pada level konsumen pada bulan Juli 2026 akibat pengaruh dari melemahnya rupiah terhadap dolar.  Di samping itu, kebijakan pemerintah mengenai diskon tarif angkutan selama musim libur sekolah diperkirakan akan mempengaruhi perkembangan harga pada sektor transportasi. “Tarif pendidikan juga perlu diwaspadai karena bulan Juli adalah permulaan tahun ajaran baru biasanya ada beberapa kenaikan secara berjenjang. Ada pula komoditas yang terkait dengan keperluan sekolah yang biasanya ada penyesuaian harga,” jelasnya.   Untuk itu pihaknya mengimbau masyarakat Kota Kediri tetap bijak dalam berbelanja dan merencanakan pengeluaran rumah tangga, terutama menghadapi potensi kenaikan harga sejumlah komoditas pada bulan Juli 2026.   Menyingkapi kondisi inflasi Kota Kediri bulan Juni 2026, secara terpisah Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Kota Kediri sekaligus Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Menyampaikah bahwa di bulan Juni inflasi di Kota Kediri sebesar 0,12% dibandingkan bulan Mei sedangkan perbandingan inflasi tahun ke tahun yakni 2,92 %. Adanya penyesuaian harga BBM non subsidi menjadi andil inflasi terbesar dibulan Juni, hal ini terjadi karena beberapa pengguna yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi beralih ke BBM subsidi akibat selisih harga antara BBM subsidi dan BBM non-subsidi yang yang cukup signifikan. Selain itu, dibulan Juni juga ada momentum tahun baru islam (1 Muharram 1448) yang mana masyarakat sangat antusias menyambutnya dengan berbagai kegiatan. sehingga kebutuhan komoditas bahan pokok masyarakat ada peningkatan. Guna menstabilkan beberapa komoditas bahan pokok yang sempat ada lonjakan harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri melaksanakan beberapa strategi, yakni melakukan pemantauan harga dan ketersediaan stok komoditas secara rutin serta menjaga kelancaran distribusi dengan menyediakan sarana terminal bongkar muat barang.    Memasuki bulan Juli ini, ada yang harus diwaspadai akan terjadi inflasi, yakni bidang pendidikan. Karena masuknya tahun ajaran baru pendidikan, sehingga pengeluaran kebutuhan masyarakat khususnya pendidikan akan mengalami peningkatan. Seperti buku, alat tulis, seragam sekolah, tas dan sepatu. Untuk menyikapi hal tersebut maka masyarakat dihimbau agar dapat mengatur kebutuhan sehari-hari dengan bijak. sedangkan untuk para pedagang diharapkan menyediakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat agar harga tetap stabil dan pemerintah akan terus berupaya untuk melakukan pengawasan serta control.” pungkasnya.   Beliau turut menghimbau agar masayarakat tidak panic buying dikarenakan Pemerintah juga terus berusaha menjaga ketersediaan pasokan seluruh komoditas serta kestabilan harga di berbagai sektor agar roda perekonomian di Kota Kediri tetap berjalan semestinya.

Car Free Day (CFD) atau hari bebas kendaraan bermotor bukan sekadar ruang publik yang mendukung berbagai aktivitas masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal, lebih dari itu pelaksanaan CFD diperlukan penataan yang matang untuk mengendalikan pencemaran udara, menciptakan ruang interaksi publik yang aman, menggerakkan ekonomi mikro, dan memfasilitasi gaya hidup sehat. Penataan ulang yang tepat mencegah kesemrawutan akibat pedagang dan pejalan kaki.   Sebelum melakukan penataan ulang CFD yang bertempat di Jalan Dhoho Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Dinkop UMTK) melaksanakan Pembinaan Pelaku Usaha Mikro yang Beraktivitas di CFD Kota Kediri, Rabu (1/7) di salah satu rumah makan di Kota Kediri. Kegiatan tersebut dihadiri 100 pedagang mikro yang berjualan diarea perempatan Aris Motor sampai Depan Soto Pojok pada CFD di bawah binaan Dinkop UMTK Kota Kediri.   Usai mengikuti kegiatan tersebut, Bayu, Koordinator Paguyuban Jalan Dhoho mengutarakan dirinya beserta anggota paguyuban lainnya merasa terbantu berkat hadirnya Pemerintah Kota Kediri yang melakukan penataan kawasan. “Kita selaku pelaku UMKM berterima kasih karena CFD bisa membangkitkan ekonomi UMKM di Kota Kediri,” ujarnya.   Menurut keterangannya, sebelum dilakukan pembinaan masih dijumpai pedagang yang tidak tertib dan patuh aturan. Padahal Pemerintah Kota Kediri telah melakukan pembagian lapak berikuran 1,5 x 1,5 meter khusus bagi warga Kota Kediri yang hendak berjualan di CFD secara gratis. “Sebelum adanya pembinaan banyak pedagang yang saling klaim lapak, dengan adanya pembinaan ini bisa rata semua,” ucapnya.   Sebagai koordinator yang menaungi 150 pelaku UMKM CFD Kota Kediri, Bayu juga membantu pemerintah dalam mengawasi oknum tidak bertanggung jawab yang berniat melakukan jual beli lapak agar tidak ada masyarakat yang dirugikan. Berdasarkan keterangannya, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan pedagang berupa penguasaan lahan, kepemilikan lapak lebih dari satu, dan minimnya pengelolaan sampah.   “Saya yakin penataan yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri demi kebaikan bersama. Untuk itu Saya berpesan kepada penjual agar patuh terhadap tata tertib yang dibuat, karena untuk CFD yang lebih baik,” pungkasnya.   Sementara itu, Eko Lukmono Hadi, Kepala Dinkop UMTK Kota Kediri, menjelaskan bahwa pembinaan pelaku UMKM di kawasan CFD bertujuan memprioritaskan pelaku usaha mikro yang berjualan di sisi selatan sekaligus menyamakan persepsi mengenai fungsi kawasan CFD. Menurutnya, CFD tidak hanya menjadi pasar tumpah, tetapi ke depan diharapkan berkembang sebagai destinasi kuliner yang tertata.   Dalam pembinaan tersebut, Dinkop UMTK menyosialisasikan sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi pelaku usaha, di antaranya penataan lokasi dan jarak antarlapak, serta kewajiban menyediakan tempat sampah bagi pedagang makanan dengan layanan makan di tempat (dine in). Hal ini dilakukan agar aktivitas masyarakat di kawasan CFD tetap nyaman, sekaligus memberi ruang bagi pelaku UMKM untuk berusaha sesuai dengan regulasi Pemerintah Kota Kediri.   Eko menambahkan, pembinaan tidak hanya berfokus pada penertiban, tetapi juga pendampingan bagi pelaku UMKM, seperti fasilitasi sertifikasi halal dan izin PIRT. Dengan pendataan yang baik, pemerintah akan lebih mudah melakukan pembinaan lanjutan sehingga kualitas dan daya saing UMKM dapat terus meningkat.

Kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah semakin dirasakan oleh para tenaga pendidik usai mengikuti Pelatihan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kota Kediri, Selasa (30/6). Melalui pelatihan yang digelar di Aula RA Kartini Dinas Pendidikan, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai mitigasi bencana, tetapi juga dibekali kemampuan menyusun langkah-langkah penanganan bencana yang dapat diterapkan di satuan pendidikan.   Salah satu peserta, Edo Rahmat, Guru SMAN 8 Kediri, mengaku pelatihan tersebut menjadi pengalaman baru karena sebelumnya belum pernah mendapatkan materi khusus mengenai pencegahan maupun mitigasi bencana di lingkungan sekolah.   "Materi ini sangat bermanfaat karena kami menjadi lebih siap menyampaikan edukasi kepada siswa ketika terjadi bencana. Kami juga belajar memetakan potensi ancaman bencana yang mungkin terjadi di sekolah sehingga dapat menentukan langkah pencegahan maupun penanganannya," ujarnya.   Menurut Edo, materi mengenai pemetaan ancaman bencana menjadi bagian yang paling relevan karena menjadi dasar dalam menyusun upaya mitigasi. Dengan memahami potensi resiko yang ada, sekolah dapat mempersiapkan prosedur yang tepat apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.   Ia mengakui bahwa kesiapsiagaan bencana di sekolahnya masih perlu ditingkatkan. Selama ini, perhatian terhadap aspek tersebut belum menjadi prioritas sehingga fasilitas pendukung masih terbatas, salah satunya hanya tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR).   Sepulang dari pelatihan, Edo berencana menyampaikan hasil pembelajaran kepada kepala sekolah beserta jajaran manajemen untuk kemudian menyusun rencana tindak lanjut. Langkah tersebut meliputi identifikasi kebutuhan yang belum tersedia di sekolah hingga penyusunan program kesiapsiagaan bencana secara bertahap. Ia juga berharap pelatihan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau seluruh jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA agar budaya sadar bencana dapat tertanam sejak dini.   Sementara itu, Dahlia Kusumawati, narasumber dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur, menjelaskan bahwa pelatihan SPAB membekali peserta dengan materi manajemen penanggulangan bencana yang meliputi mitigasi, manajemen kedaruratan, praktik penanganan bencana, hingga penyusunan rencana tindak lanjut di masing-masing satuan pendidikan.   Menurutnya, satuan pendidikan aman bencana adalah sekolah yang telah memiliki prosedur dan mekanisme yang jelas ketika menghadapi bencana sehingga seluruh warga sekolah, khususnya peserta didik, dapat terlindungi dari dampak yang ditimbulkan. Untuk mewujudkannya, sekolah perlu membentuk tim siaga bencana yang solid, menetapkan jalur evakuasi, titik kumpul dan titik evaluasi, serta rutin melaksanakan simulasi kebencanaan.   Dahlia menambahkan, tantangan yang masih sering ditemui adalah belum siapnya tenaga pendidik dalam menghadapi situasi darurat. Kepanikan guru saat bencana terjadi dapat menghambat proses evakuasi peserta didik. Selain itu, sekolah juga perlu didukung sarana prasarana seperti tangga darurat, jalur evakuasi, titik kumpul yang memadai, serta revitalisasi bangunan apabila kondisi fisiknya sudah tidak layak.   Di lain kesempatan, Mandung Sulaksono, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, mengatakan pelatihan yang diikuti lima belas perwakilan guru di Kota Kediri ini merupakan tindak lanjut atas meningkatnya kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia. Melalui program yang digagas Kementerian Pendidikan, sekolah diharapkan mampu memahami manajemen penanganan dan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi resiko di wilayahnya.   Ia berharap sekolah-sekolah peserta dapat menjadi percontohan penerapan SPAB di Kota Kediri. Sebelumnya, pihaknya bersama BPBD Kota Kediri juga telah melakukan pendampingan penerapan SPAB di SMPN 6 Kediri. Ke depan, melalui penguatan kesiapsiagaan ini, peserta didik diharapkan tidak hanya memahami langkah yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sebagai bagian dari upaya mengurangi resiko bencana.