PEMERINTAH KOTA KEDIRI
Dinas Komunikasi dan Informatika

Sebagai salah satu bagian penting penyangga ekonomi rakyat, UMKM memiliki kontribusi dalam menggerakkan perekonomian masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal di Kota Kediri. Untuk memperluas promosi produk UMKM di tengah perkembangan era digital, Pemerintah Kota Kediri menggelar pelatihan videografi bagi pengelola media sosial kelurahan dan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) di Kecamatan Mojoroto, Kamis (24/9).   Bertempat di Aula Kecamatan Mojoroto, pelatihan ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan pengelola media sosial kelurahan dan KIM dalam mempromosikan potensi UMKM secara lebih menarik dan informatif. Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Nur Mufid, Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Alfian, content creator di Kota Kediri.    Camat Mojoroto, Abdul Rohman, mengatakan pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya mengangkat kembali potensi UMKM di wilayah Kecamatan Mojoroto. Terlebih, UMKM di Kota Kediri dinilai terus menunjukkan geliat positif dan kerap hadir dalam berbagai kegiatan maupun event yang digelar di Kota Kediri.   “Pada intinya kami ingin mengangkat potensi UMKM yang kemarin ditampilkan dalam kegiatan peringatan HUT Kota Kediri maupun HUT RI. UMKM-UMKM ini sudah mulai bangkit kembali dan menjadi salah satu potensi untuk mengangkat perekonomian Kota Kediri, khususnya di Kecamatan Mojoroto,” ujarnya.   Menurutnya, keberadaan UMKM tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi potensi yang perlu diperkenalkan kepada masyarakat secara lebih luas melalui media sosial. Karena itu, keterlibatan pengelola media sosial kelurahan dan KIM menjadi penting untuk memastikan potensi tersebut dapat dipublikasikan secara konsisten. “Kami bangga kegiatan ini bisa merangsang para pegiat media sosial kelurahan dan KIM. Harapannya, perkembangan ekonomi Kota Kediri semakin bangkit dan menjadi lebih baik,” imbuhnya.   Abdul Rohman menambahkan, pihaknya ingin menunjukkan bahwa kemajuan UMKM di Kecamatan Mojoroto merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak. Hal tersebut juga sejalan dengan arahan Wali Kota Kediri agar dalam berbagai kegiatan masyarakat, potensi UMKM dapat turut ditampilkan dan dipromosikan.   “UMKM yang dulunya mungkin masih sembunyi-sembunyi, akan kita tampilkan dan promosikan ke media sosial. Kita ingin membuktikan bahwa masyarakat kita penuh dengan kolaborasi untuk kebangkitan ekonomi yang ada di wilayah Kecamatan Mojoroto,” jelasnya.   Melalui pelatihan videografi ini, peserta diharapkan mampu menghasilkan konten promosi yang informatif, kreatif, dan menarik. Konten tersebut nantinya dapat menjadi sarana untuk mengenalkan produk-produk UMKM sekaligus memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.   Ia juga menekankan pentingnya keaktifan admin media sosial kelurahan. Menurutnya, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana menyampaikan informasi melalui unggahan, tetapi juga menjadi ruang interaksi antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat. Dirinya berharap para admin tidak hanya aktif membuat dan mengunggah konten, tetapi juga responsif terhadap pertanyaan, masukan, maupun komentar dari masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan informasi UMKM.

Menanggapi dinamika dan aspirasi yang disampaikan para pedagang beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota Kediri melalui Perumda Pasar Joyoboyo memberikan penjelasan terkait sejumlah persoalan tentang pengelolaan pasar. Penjelasan disampaikan langsung oleh Direktur Perumda Pasar Joyoboyo Djauhari Luthfi, Rabu (23/10) malam di hadapan sejumlah insan pers di ruang rapat Perumda Pasar Joyoboyo. Dalam keterangannya Luthfi mengatakan pihaknya perlu menjawab aspirasi yang disampaikan oleh pedagang, khususnya pedagang Pasar Bandar dan Pasar Pahing. Hal ini dilakukan untuk memberikan informasi yang utuh kepada pedagang dan masyarakat, sekaligus menjaga pengelolaan pasar tetap tertib, transparan dan memberikan manfaat bagi seluruh pengguna pasar.   Terkait polemik mengenai mekanisme pembayaran jasa pelayanan sewa kios dan los di pasar, Luthfi menjelaskan bahwa terdapat dua komponen biaya yang dibayarkan oleh pedagang, yakni jasa pelayanan sewa dan jasa administrasi. Untuk jasa administrasi, besaran yang dikenakan kepada pedagang adalah Rp200.000 per tahun. Sementara itu, besaran jasa pelayanan sewa kios dan los bervariasi, tergantung pada lokasi dan jenis tempat usaha yang digunakan.   Luthfi menambahkan, untuk memberikan kemudahan dan menyesuaikan dengan kemampuan serta kondisi pedagang, pihaknya menyediakan beberapa pilihan mekanisme pembayaran. Pedagang dapat melakukan pembayaran secara langsung maupun secara bertahap, baik harian, mingguan, maupun bulanan. Lebih lanjut, Luthfi menegaskan bahwa besaran jasa pelayanan sewa kios dan los maupun biaya administrasi tersebut tidak mengalami kenaikan sejak tahun 2023.   Sementara itu, terkait pemasangan portal atau _barrier gate_ di sejumlah pasar, Luthfi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya penataan dan pengelolaan pasar, khususnya untuk meningkatkan keamanan, menertibkan akses keluar-masuk kendaraan, serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan dan parkir liar.   “Dalam Rencana Bisnis Tahun 2024–2028, pada tahun 2026 direncanakan ada lima pasar yang akan dipasangi barrier gate. Dengan sistem ini, kendaraan yang masuk akan mendapatkan slip atau bukti masuk, sehingga arus keluar-masuk kendaraan dapat tercatat. Ini juga menjadi bagian dari upaya kami meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan,” ujar Luthfi. Pendapatan ini untuk mendukung operasional pasar seperti perbaikan, keamanan, kebersihan, dsb yang manfaatnya kembali kepada pengguna pasar.   Selain itu, penerapan _sistem barrier gate_ juga memberikan kemudahan bagi pengunjung pasar. Yakni apabila pengunjung yang berada di area pasar kurang dari lima menit tidak dikenakan biaya parkir. Pengunjung juga tidak perlu melakukan pembayaran parkir kembali apabila masih memiliki dan dapat menunjukkan slip atau bukti pembayaran yang masih berlaku pada hari yang sama.    Luthfi juga memberikan penjelasan mengenai jumlah karyawan yang mendukung operasional pasar. Dirinya menegaskan tidak ada penambahan karyawan. Justru jumlah karyawan berkurang sebanyak 21 orang. Pada Tahun 2023, jumlah karyawan Perumda Pasar Joyoboyo tercatat sebanyak 244 orang. Sementara pada Tahun 2026 jumlah tersebut turun menjadi 223 orang. Dengan rincian 6 kepala bagian, 28 staf, 7 koordinator pasar, 7 bendahara, 6 petugas TU, 13 petugas penarik jasa pelayanan pasar, 57 petugas parkir, 46 petugas keamanan, 44 petugas kebersihan dan 9 petugas pintu masuk.    Terkait legalitas pedagang, Luthfi menjelaskan bahwa di Pasar Bandar terdapat 618 pedagang, dengan 75 pedagang atau sekitar 12 persen yang saat ini masih dalam proses melengkapi legalitas. Sementara itu, di Pasar Pahing terdapat 1.227 pedagang, dengan 243 pedagang atau sekitar 19 persen yang juga belum melengkapi legalitas.   “Legalitas merupakan salah satu persyaratan dalam menjalankan aktivitas perdagangan di pasar. Hal ini penting untuk memberikan kepastian serta perlindungan terhadap hak dan kepentingan pedagang. Kami terus mendorong dan memfasilitasi pedagang yang belum melengkapi legalitas agar dapat segera memenuhi persyaratan yang berlaku,” terang Luthfi.   Lebih lanjut, Luthfi menyampaikan bahwa selain persoalan legalitas, terdapat sejumlah pedagang yang masih memiliki tunggakan jasa layanan pasar dengan besaran yang bervariasi. Menurutnya, pihak pengelola telah memberikan berbagai kemudahan dan kesempatan kepada pedagang untuk menyelesaikan kewajibannya. Upaya tersebut dilakukan melalui mediasi dan komunikasi secara langsung dengan pedagang. Untuk penyelesaian tunggakan, Luthfi menuturkan pihaknya tidak serta-merta melakukan penindakan. Ia memberikan ruang dan kemudahan kepada pedagang untuk menyelesaikan kewajibannya. “Sejak tahun 2023, kami telah melakukan mediasi sebanyak tujuh kali sebagai bagian dari upaya mencari penyelesaian yang baik. Kami sudah mendata siapa saja pedagang yang jasa layanannya kurang bayar. Jika memang membutuhkan kemudahan, silakan dibicarakan dengan baik karena kami terbuka untuk berkomunikasi asalkan persoalannya bisa diselesaikan sesuai mekanisme yang ada,” tegasnya.   Luthfi juga menyebut adanya dugaan penyewaan kembali kios kepada pihak lain dengan nilai jasa pelayanan sewa yang jauh lebih tinggi dibandingkan tarif resmi dari Perumda Pasar Joyoboyo. Ia menegaskan pengalihan penyewaan kios di bawah tangan tidak diperbolehkan. Untuk memastikan seluruh pedagang memiliki legalitas yang jelas, Perumda Pasar Joyoboyo akan mengirimkan surat kepada pedagang yang belum mengurus legalitas. Pedagang diberikan waktu tujuh hari untuk mengurus legalitas dan melakukan perjanjian dengan Perumda Pasar Joyoboyo, serta menaati aturan yang telah ditetapkan.   “Mulai besok surat akan kami kirimkan. Kami berikan waktu tujuh hari kepada pedagang untuk mengurus legalitas. Setelah tujuh hari, apabila masih ada yang tidak sesuai aturan, kami akan mengambil langkah sesuai ketentuan,” tegasnya.   Melalui berbagai penjelasan tersebut, Luthfi berharap masyarakat dan pedagang memperoleh informasi yang jelas mengenai kebijakan pengelolaan pasar. Selain itu, pihaknya juga membuka dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ingin berdagang di pasar. "Fasilitas pasar terbuka bagi masyarakat yang ingin berdagang sepanjang mematuhi aturan yang berlaku. Masyarakat dapat langsung mendatangi kantor pengelola di masing- masing pasar untuk memperoleh informasi terkait pendaftaran," terangnya.

Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus mendorong para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Kediri untuk mempromosikan produknya agar semakin dikenal masyarakat. Salah satunya melalui program POKARI (Potensi Karya Kota Kediri) yang secara khusus hadir untuk mempromosikan produk-produk UMKM nonkuliner di Kota Kediri.   Program POKARI dikemas dalam bentuk video pendek berdurasi maksimal tiga menit. Video tersebut akan dipublikasikan melalui media sosial yang dikelola Dinas Kominfo Kota Kediri. Sugeng Wahyu Purba Kelana, Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri Selasa (8/9) menjelaskan POKARI merupakan salah satu bentuk perhatian Pemerintah Kota Kediri terhadap pelaku UMKM, khususnya sektor nonkuliner melalui konten promosi yang singkat dan menarik.    “Banyak produk yang menarik dan memiliki potensi di Kota Kediri namun belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Promosi melalui media digital saat ini sangat penting, terutama bagi pelaku usaha muda yang mungkin sedang merintis usahanya,” jelasnya.   Program POKARI rencananya akan ditayangkan rutin sebulan sekali dan dimulai dari awal bulan ini melalui akun media sosial Pemerintah Kota Kediri diantaranya Instagram, TikTok, Facebook dan Shorts Youtube. Program ini menyasar pelaku UMKM yang menghasilkan produk nonkuliner, seperti kerajinan, hantaran, fesyen, aksesoris dan sebagainya.   “Bagi pelaku UMKM nonkuliner di Kota Kediri yang ingin produknya kita reviu bisa langsung menghubungi kami melalui direct message (DM) ke akun Instagram Pemerintah Kota Kediri, nanti akan kita pilih dan kurasi sesuai dengan konsep program. Setelah dipilih, tim kami akan kesana untuk pengambilan materi promosi dan semuanya tidak dipungut biaya atau gratis,” terangnya.   Melalui POKARI, Sugeng berharap semakin banyak produk karya Kota Kediri yang mendapatkan ruang promosi. Tidak hanya membantu memperkenalkan produk, program ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap produk karya UMKM Kota Kediri sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. “Kami berharap melalui program POKARI, masyarakat semakin tertarik untuk mendukung dan membeli produk karya Kota Kediri, sehingga UMKM dapat terus berkembang dan naik kelas,” pungkasnya.