Pemerintah Kota Kediri Tegaskan Komitmen Pembangunan Berkeadilan Lewat Musrenbang Tematik GEDSI 2026

Guna mewujudkan pembangunan yang adil, responsif, dan berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya Kota Kediri MAPAN, Pemerintah Kota Kediri melalui Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tematik GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) Tahun 2026, Kamis (26/2). Berlangsung di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri, kegiatan mengusung tema Setara Didengar, Setara Diperhitungkan: Inklusivitas Bersama Menuju Kota Kediri MAPAN. 

Dalam sambutannya saat membuka kegiatan Musrenbang Tematik GEDSI, PJ Sekretaris Daerah Kota Kediri M Ferry Djatmiko mengatakan Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan suara perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia menjadi bagian dan tertuang dalam penyusunan RKPD Kota Kediri Tahun 2027. Lebih lanjut Ia menegaskan, Pemerintah Kota Kediri berkomitmen menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warga. Sebagai wujud komitmen tersebut, Pemerintah Kota Kediri telah menetapkan beberapa regulasi yang menjamin hak, perlindungan, serta ruang partisipasi yang setara bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam pembangunan daerah.

“Pembangunan daerah yang inklusif merupakan amanat konstitusi dan kebijakan nasional yang menempatkan kesetaraan gender, perlindungan anak, serta keberpihakan pada kelompok rentan sebagai bagian integral dari proses perencanaan pembangunan. Prinsip tersebut menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi seluruh warga tanpa diskriminasi,” jelasnya. 

Lebih lanjut Ferry menjelaskan, forum ini menjadi ruang penjaringan aspirasi kelompok GEDSI, konsolidasi kebijakan dan komitmen bersama untuk penguatan perencanaan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap isu GEDSI. Sebelum forum digelar, penjaringan aspirasi telah dilakukan secara daring melalui Google Form (https://bit.ly/SuaraGEDSI26) pada tanggal 23–25 Februari 2026 dan menghasilkan 809 usulan. Dengan rincian 64,9 persen usulan kelompok anak, 27,4 persen perempuan, 4,1 persen lansia, dan 3,6 persen disabilitas. Dengan tiga isu utama prioritas yakni pekerjaan dan kemiskinan, pendidikan, serta lingkungan dan kebencanaan. 

Ferry berharap seluruh perwakilan peserta dapat memanfaatkan forum dengan optimal agar dapat menghasilkan usulan spesifik berbasis kebutuhan riil dan solutif. “Manfaatkan forum ini secara optimal, kritis, dan bertanggung jawab. Suara kita menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Kediri ke depan,” pesannya.

Sebagai informasi, kegiatan forum ini dilaksanakan dalam format pleno yang dipandu oleh fasilitator Nasional Sistem Perlindungan Anak, Nanang Abdul Chanan. Kegiatan diikuti peserta sejumlah 50 orang yang memiliki peran dalam pengarusutamaan gender, pemenuhan hak & perlindungan anak, hak penyandang disabilitas, lansia, dan inklusi sosial dalam pembangunan.