Upgrade Kemampuan Pengelolaan Prodamas Plus, Pemkot Kediri Berikan Bimtek Aplikasi Progressio kepada Pelaksana Prodamas Plus

Bekali para kelompok masyarakat (Pokmas) di lapangan terkait pengelolaan Prodamas Plus, Pemkot Kediri melalui Bagian Pemerintahan kembali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait pengoperasian Aplikasi Progressio, Rabu (2/8). Imam Muttakin, Kepala Bagian Pemerintahan Kota Kediri mengutarakan dengan dilaksanakannya kegiatan yang terbagi menjadi dua sesi ini dapat menyelaraskan pemahaman tentang pengoperasian Aplikasi Progresio, sehingga seluruh pelaksana Prodamas Plus dapat melaporkan progres secara aktual dan dapat dipantau masyarakat umum. 

Progressio merupakan sebuah aplikasi pelaporan Prodamas Plus di mana pada aplikasi tersebut pelaksana Prodamas Plus...

Pemilik Horeka Dilarang Gunakan LPG 3kg, Pemkot Kediri Bersama Pemprov Jatim Lakukan Sidak Bersama Tim Gabungan

Guna melakukan pengawasan dalam penggunaan LPG bersubsidi agar tepat sasaran, Pemerintah Kota Kediri bersama Pemprov Jawa Timur melakukan sidak gabungan ke berbagai hotel, restoran dan kafe (Horeka), peternakan dan binatu, Rabu (2/8). Sidak gabungan melibatkan Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur, Pertamina dan Hiswana Migas Kediri. Sidak tersebut sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Migas No. B-2461/MG.05/DJM/2022. Dalam SE dijelaskan tentang pelarangan penggunaan LPG 3kg bagi usaha restoran, hotel, binatu, batik, peternakan, pertanian, tani tembakau dan jasa las.

Dari sidak ditemukan sejumlah Horeka di Kota Kediri masih menggunakan gas bersubsidi 3kg. Horeka dan ...

Pemkot Kediri Bebaskan Denda Sanksi Adminstratif Pajak Daerah

Guna memberikan kemudahan wajib pajak daerah di Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri kembali membebaskan denda administratif bagi masyarakat, seperti yang telah tertuang dalam surat keputusan Walikota Kediri No. 188.45/238/419.033/2023.

Sugeng Wahyu Purba Kelana, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) saat dihubungi, Rabu, (2/8) menerangkan bahwa pembebasan sanksi administratif ini ditujukan untuk wajib pajak yang belum melunasi pajaknya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.

"Pembebasan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak daerah ini berlaku untuk masa pajak tahun 2002 hingga tahun 2023 yang ...

Minimalkan Adanya Resiko dalam Kinerja Pemkot Kediri, Inspektorat Dampingi OPD Susun Register Resiko

Dalam rangka Penyusunan Register Resiko untuk OPD di lingkungan Pemkot Kediri, Inspektorat Daerah Kota Kediri hari ini melakukan pendampingan kepada OPD dalam melakukan penyusunan Register Resiko guna mengidentifikasi dan menganalisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis OPD. Wahyu Kusuma Wardani, Plt Kepala Inspektorat Kota Kediri mengutarakan tujuan diselenggarakannya kegiatan yang dihadiri 16 OPD tersebut ialah untuk meningkatkan pengetahuan OPD terhadap pengelolaan resiko yang dimungkinkan terjadi dalam melaksanakan program kegiatan di masing-masing OPD. “Kalau sudah paham maka resiko-resiko ini bisa dimitigasi dan dianalisis sehingga jangan sampai resiko i...

Perlunya Pembinaan Dalam Menjaga Stabilitas Negara, Pemkot Kediri Ikuti Webinar Koordinasi Tim Pengawasan Ormas

Keberadaan Organisasi Masyarakat (Ormas) seharusnya hadir untuk membantu dan memperkuat program-program pemerintah. Maka perlu adanya pembinaan yang baik sehingga tidak menggangu stabilitas suatu negara. Oleh karena itu, Ditjen Politik dan PUM Kementerian Dalam Negeri menggelar webinar Pemantapan Koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Menjaga Stabilitas Sosial Politik, Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum menuju pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 dengan mengundang seluruh unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah salah satunya Pemkot Kediri, Selasa (1/8). 

Plh. Sesditjen Politik dan PUM, Risnandar Mahiwa dalam sambutann...